SERAYUNEWS – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Banyumas menduduki halaman Pendopo Si Panji Purwokerto, Jumat (01/05/2026). Mereka menggelar aksi dalam rangka Hari Buruh Internasional 2026.
Namun, mereka tidak hanya menyuarakan tentang kesejahteraan butuh. Dalam aksi itu, mereka juga menyingung persoalan pendidikan, di mana Sabtu 2 Mei 2026, merupakan Hari Pendidikan Nasional.
Massa mulai tiba di kawasan Alun-alun Purwokerto sekitar pukul 15.30 wib. Setelah itu mereka melakukan orasi dan menuntut Bupati dan DPRD menemuinya. Namun karena tak kunjung ada yang keluar menemui, massa akhirnya mendesak masuk di halaman Pendopo.
Koordinator aksi, Muhammad Zulhan Azmi menyampaikan, mereka marah dan resah akan berbagai permasalahan buruh dan pendidikan di Indonesia.
Banyaknya PHK massal, sistem kerja outsourcing yang merugikan buruh, upah minim yang tidak sesuai kebutuhan adalah bentuk penghisapan nyata yang mencekik hidup buruh.
Di sisi lain pendidikan yang di kesampingkan, gaji guru honorer yang miris, dan sarana dan prasaran sekolah yang tidak mendukung serta menambahnya intensitas status anak tidak sekolah di banyumas semakin menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memberi kesejahteraan pada rakyat.
“Hal ini membuat kita marah, kita kecewa, kita resah, dan kita aliansi banyumas raya menyatakan tuntutan kami kepada pemerintah daerah,” katanya ditemui usai aksi.
Secara rinci, berikut sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan:
1. Pemkab Banyumas menyediakan mekanisme perlindungan PRT yang konkret, termasuk layanan pengaduan, pendampingan hukum, dan rumah aman.
2. Cabut UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja.
3. Hapuskan Sistem Kerja Kontrak, Outsourcing, dan Kemitraan.
4. Wujudkan upah minimum (UMK) yang layak di Kabupaten Banyumas.
5. Hentikan Represi Terhadap Gerakan Buruh dan Rakyat Indonesia.
6. Mendesak Pemerintah Kabupaten Banyumas, yakni Bupati Banyumas untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah Banyumas, serta membuka data tersebut kepada publik.
Selain soal buruh, mereka juga menyampaikan tuntutan mengenai sektor pendidikan, yakni:
1. Tuntutan Hari Pendidikan Nasional Berikan upah layak untuk guru honorer di seluruh Banyumas Raya.
2. Penguatan akses dan fasilitas pendidikan di Kabupaten Banyumas.
3. Redistribusi guru di sektor-sektor pendidikan.
4. Berikan upah layak untuk guru honorer di seluruh Kabupaten Banyumas.
5. Tolak kanibalisasi anggaran MBG dan kembalikan kuota wajib anggaran 20% pendidikan.
6. Penguatan akses dan fasilitas pendidikan di Kabupaten Banyumas.
7. Wujudkan pendidikan gratis yang sebenar-benarnya di Kabupaten Banyumas.
Sejumlah tuntutan massa kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Wahyu Dewanto dan Plt Kepala Pendidikan Amrin Ma’ruf, yang kelar menemui massa, sebagai perwakilan dari Pemkab Banyumas.
“Kita telah sampaikan sejumlah tuntutan dan telah ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Dan Dinas Ketenagakerjaan,” kata Zulhan Azmi.
Meski tuntutan telah ditandatangani dan akan diteruskan ke pemerintahan yang lebih tinggi, namun massa merasakan kecewa. Mereka kecewa karena tidak ditemui langsung oleh Bupati dan perwakilan DPRD Banyumas.
“Namun kami kecewa karena tidak hadirnya bapak bupati dan bapak bapak dari DPRD, padahal kami sudah sampaikan tidak ada demo anarkis. Kami hanya ingin menyampaikan sesuai hakikatnya bahwa hari pendidikan dan hari buruh adalah perayaan kami, dan kami hanya menyampaikan tuntutan,” kata dia.
Setelah tuntutan ditandatangani, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Aksi masa bubar sekitar pukul 18.00 WIB.
