SERAYUNEWS – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Keputusan final tersebut usai pihaknya menggelar Rapat Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Muhammadiyah. Konsolidasi tersebut mengundang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia, tanggal 27-28 Juli 2024 di Hall Masjid Siti Walidah, Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.
Hal ini tentu mendapatkan sorotan. Pasalnya, kebanyakan orang mulai dari aktivis lingkungan, pakar, hingga kadernya memprediksi langkah ini tidak akan terjadi.
Untuk menjawab semua keraguan publik, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan bakal mengembalikan IUP apabila pada kemudian hari lebih banyak keburukan ketimbang manfaatnya.
“Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya Muhammadiyah juga sepakat mengembalikan IUP itu,” kata Haedar Nashir, dikutip serayunews.com dari muhammadiyah.or.id pada Senin (29/7/2024).
Selanjutnya, ia menjelaskan, kesiapan menerima IUP ini juga berlandaskan pertimbangan pokok. Pertimbangannya adalah ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial untuk orang banyak.
Selain itu, organisasi Islam yang oleh K.H. Ahmad Dahlan dirikan ini juga ingin menjadi role model dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan tidak mengesampingkan aspek lingkungan, sosial, dan keadilan.
“Poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu, bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini tetapi juga kita menghargai political will pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 untuk usaha untuk kesejahteraan sosial lewat organisasi kemasyarakatan,” tutur Haedar.
Ia menambahkan, Muhammadiyah merupakan organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha.
Meski sebagai organisasi yang mandiri, sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah, mereka juga membuka diri untuk bersinergi dengan berbagai pihak dalam memajukan kehidupan bangsa.
Sementara itu, terkait dengan keuntungan dari hasil tambang akan kembali dalam wujud program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, mereka pakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, serta lainnya.
“Modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kita akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berkontribusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara,” imbuhnya.
Kemudian, Muhammadiyah juga memandang urusan tambang ini secara moderat. Tambang tidak boleh dipandang sebagai ladang yang serba positif menggembirakan apalagi serba duit.
“Sebaliknya juga jangan menganggap dan meletakkannya sebagai sesuatu yang serba sakit, penuh dengan ancaman dan seakan-akan kiamat kalau masuk ke dunia pertambangan, Muhammadiyah akan tetap dalam posisi moderat,” pungkas Ketum PP Muhammadiyah.
Senada dengan itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti juga menyampaikan sebuah janji. Ketika dalam pengelolaan tambang menemui masalah pada lingkungan, IUP untuk Muhammadiyah akan mereka kembalikan ke pemerintah.
Nantinya, akan ada Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) yang secara khusus mengelola tambang. Kemudian, kepengelolaannya berbeda dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).
***
