SEMARANG, SERAYUNEWS-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan, terutama perawat dan dokter spesialis. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah maupun fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan pemerintah provinsi telah mengajukan sekitar 1.000 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2026. Sebagian besar usulan tersebut dialokasikan bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat.
Pernyataan itu disampaikan Sumarno saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional di Grhadika Bakti Praja, Semarang, Jumat (26/6/2026).
“Usulan tahun ini sekitar 1.000 formasi dan mayoritas diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, terutama perawat,” ujarnya.
Meski demikian, Sumarno menjelaskan bahwa realisasi kebutuhan tersebut masih bergantung pada persetujuan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Selama ini, usulan formasi dari pemerintah daerah belum tentu dapat dipenuhi seluruhnya.
Menurutnya, hampir semua sektor pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih memerlukan tambahan sumber daya manusia. Namun, sektor kesehatan menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Selain perawat, Pemprov Jawa Tengah juga masih mengalami kekurangan dokter spesialis, terutama yang bertugas di rumah sakit milik pemerintah daerah.
Keterbatasan jumlah dokter spesialis dinilai berdampak pada optimalisasi layanan kesehatan rujukan yang membutuhkan tenaga medis dengan kompetensi khusus.
“Kebanyakan yang masih kurang adalah dokter spesialis,” kata Sumarno.
Untuk menjaga pelayanan tetap berjalan, pemerintah provinsi sementara ini masih mengandalkan dokter spesialis non-ASN yang direkrut untuk memperkuat layanan di rumah sakit daerah.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi jangka pendek sembari menunggu penambahan formasi ASN tenaga kesehatan yang disetujui pemerintah pusat.
Dalam kesempatan yang sama, Sumarno melantik dan mengambil sumpah jabatan 231 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pelantikan dilaksanakan secara luring dan daring.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, Dhoni Widianto, menjelaskan bahwa dari total pejabat fungsional yang dilantik, sebanyak 225 orang merupakan tenaga kesehatan, sedangkan enam orang lainnya berasal dari jabatan teknis.
Kepada para ASN yang baru dilantik, Sumarno berpesan agar selalu mengedepankan profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Sebagai abdi masyarakat, benar-benar harus memposisikan diri sebagai pelayan publik yang mampu merespons dengan cepat, memberikan pelayanan terbaik, dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab serta keikhlasan,” katanya.
Pemprov Jawa Tengah berharap penambahan formasi ASN tenaga kesehatan yang diajukan pada tahun ini dapat disetujui pemerintah pusat. Dengan bertambahnya jumlah perawat dan dokter spesialis, kualitas layanan kesehatan di rumah sakit daerah maupun fasilitas kesehatan pemerintah diharapkan semakin merata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah.
