SERAYUNEWS-Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah mengikuti kegiatan Soft Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024, Senin (20/01/2025).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum, Heni Susila Wardaya, mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui aplikasi Zoom dari Aula Kresna Basudewa didampingi Kadiv P3H Delmawati.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran untuk mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Lakukan percepatan dalam menyelesaikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI dengan tepat waktu sesuai rekomendasi yang diberikan,” ujarnya.
“Seluruh jajaran harus bersikap kooperatif, responsif, dan memastikan kelengkapan data serta kehadiran personil yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa,” tambah Nico Afinta.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum, Kemenham, dan Kemenimipas.
Kegiatan ini menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Berdasarkan data OMSPAN per 16 Januari 2025, realisasi belanja Kemenkumham mencapai Rp20,89 triliun (97,97%), sementara realisasi PNBP melampaui target sebesar Rp11,20 triliun (140,29%).
Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan Kementerian Hukum dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, sebagaimana yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.
