SERAYUNEWS – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar kegiatan pendampingan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan e-Purchasing, Kamis (19/12/2024) di Aula Kresna Basudewa.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham Jateng.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto, melalui Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto, menegaskan pentingnya pencatatan transaksi belanja barang dan jasa non-tender sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021.
“Pencatatan ini wajib melalui aplikasi SPSE dan e-Purchasing untuk memastikan akurasi dan transparansi pengadaan,” ujarnya.
Tingkatkan Penggunaan SPSE dan e-Purchasing
Pendampingan ini juga di hadiri tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kemenkumham yang memberikan arahan langsung.
Toni menjelaskan bahwa seluruh belanja barang dan jasa, termasuk yang di kecualikan, harus proses melalui aplikasi SIRUP LKPP. Langkah ini harapannya dapat meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP).
Serta memastikan realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN), termasuk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan produk UMKM, tercatat dengan baik.
Toni berharap seluruh belanja Tahun Anggaran 2024, dari Januari hingga Desember, sudah tercatat dengan benar di sistem SPSE.
“Kami mendorong UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng untuk memeriksa ulang data yang ada di sistem agar sesuai dengan proses pengadaan yang sebenarnya,” imbuhnya.
Data pencatatan kinerja non-tender, tender, dan e-Purchasing dapat diakses melalui halaman resmi LKPP di https://lkpp.bigbox.co.id. Hal ini menjamin transparansi dan keakuratan data yang dilaporkan.
Dukung Produk Dalam Negeri dan UMKM
Langkah ini juga harapannya mendukung optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.
Dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham diharapkan menjadi lebih efisien dan terpercaya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Sub Bagian Keuangan Kanwil Kemenkumham Jateng, Maria Titik Sumiyati, serta PPK dan operator SIRUP dan SPSE dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Jawa Tengah.
