SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap menghadapi tekanan fiskal dalam memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan.
Hingga awal 2026, tingkat keaktifan kepesertaan jaminan kesehatan di Cilacap baru mencapai 64 persen, masih di bawah target nasional minimal 80 persen.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Cilacap harus mencari skema pendanaan tambahan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar target UHC dapat tercapai.
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menyampaikan bahwa untuk menutup selisih 16 persen kepesertaan aktif, pemerintah daerah membutuhkan anggaran yang sangat besar.
“Dari 64 persen harus ditingkatkan ke 80 persen minimal keaktifan kepesertaan. Ini membutuhkan anggaran Rp 160 sampai Rp 200 miliar. APBD kita tidak mencukupi,” ujar Syamsul, Selasa (20/1/2026).
Keterbatasan ruang fiskal membuat Pemkab Cilacap tidak memungkinkan untuk mengalokasikan dana sebesar itu hanya dari APBD murni.
Sebagai solusi, Pemkab Cilacap mulai mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dari sektor swasta.
Syamsul menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap selaku Ketua Forum TJSLP untuk mengoordinasikan potensi kontribusi CSR, terutama dari fasilitas kesehatan swasta.
“Nanti akan kita optimalkan CSR seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Cilacap. Ada 13 rumah sakit, termasuk klinik-klinik, sehingga minimal target keaktifan kepesertaan bisa tercapai,” ujarnya.
Pemkab menilai keterlibatan dunia usaha menjadi kunci percepatan pencapaian UHC di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Pemkab Cilacap menegaskan bahwa peningkatan keaktifan kepesertaan jaminan kesehatan berdampak langsung terhadap akses layanan kesehatan yang lebih merata, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan kepesertaan aktif yang lebih tinggi, warga diharapkan tidak lagi terkendala biaya saat membutuhkan layanan medis di fasilitas kesehatan.
Selain fokus pada pembiayaan kepesertaan, Pemkab Cilacap juga memprioritaskan penguatan infrastruktur layanan kesehatan pada tahun 2026.
Salah satu program strategis adalah revitalisasi fasilitas rawat inap Puskesmas Binangun dengan alokasi anggaran sekitar Rp8 miliar.
Revitalisasi ini ditargetkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tingkat pertama serta menekan beban rujukan ke rumah sakit.
Pemkab berharap optimalisasi pembiayaan melalui CSR dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dapat berjalan simultan sebagai strategi bertahap menuju standar UHC yang berkelanjutan di Kabupaten Cilacap.
