Meski sudah lama kosong, 10 jabatan eselon II di Banjarnegara saat ini masih belum ada tanda-tanda pengisian. Bahkan dua jabatan eselon II yang sudah menjalani seleksi, juga masih dalam proses di tingkat pusat.
Banjarnegara, Serayunews.com
Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sistem pengisian jabatan eselon harus melalui pengesahan Mendagri. Mengingat pucuk pimpinan Banjarnegara saat ini adalah penjabat bupati, seiring dengan habisnya masa jabatan bupati sebelumnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banjarnegara, Esti Widodo mengatakan, pengisian kekosongan jabatan eselon harus sampai di tingkat Kementerian Dalam Negeri. Sebab, ada keterbatasan kewenangan dari penjabat bupati.
Untuk mengisi kekosongan, saat ini sejumlah pejabat di Banjarnegara harus merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas pada jabatan eselon II yang kosong. Kekosongan jabatan eselon II yang belum juga terisi adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kasatpol PP, Indagkop dan UMKM, Inspektorat, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Asisten 2, Asisten 3, dan tiga staff ahli bupati.
Dari jumlah tersebut, pejabat eselon II untuk jabatan Kepala Dinas Indagkop dan UMKM serta Kepala Arsip dan Perpustakaan tinggal menunggu pengesahan Kementerian Dalam Negeri. Sementara delapan jabatan kosong lainnya, masih tahap konsultasi dan menunggu petunjuk lebih lanjut.
Ia mengatakan, pelaksana tugas eselon II juga ada masa berlakuknya. Sehingga pemerintah terus melakukan rolling jabatan dari pejabat yang ada sebagai pelaksana tugas yang mengampu pada OPD tertentu.
“Ini sudah menjadi risiko, sehingga kita tetap membagi pejabat yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas. Kami berharap ada segera petunjuk dari kementerian terkait seleksi dan proses pengisian kekosongan jabatan eselon II di Banjarnegara,” ujarnya.
Sejak memasuki tahun 2022, sejumlah pejabat eselon II di Banjarnegara mulai kosong. Hal ini seiring dengan purna tugas pejabat tersebut, sehingga jabatan eselon II di Banjarnegara terus berkurang. Sementara proses pengisian, juga tidak bisa serta merta langsung terlaksana, harus melalui proses dan konsultasi hingga pengesahan Mendagri.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banjarnegara, Indarto mengatakan, saat ini beberapa pejabat eselon di Banjarnegara memang merangkap jabatan. Seperti yang terjadi pada Kepala Dinas Indagkop dan UMKM yang saat ini pelaksana tugasnya, diampu oleh Kepala Dinas Tenagakerja PMPTSP, Abdul Suhendi. Begitu juga dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banjarnegara yang saat ini dijabat oleh Teguh Handoko yang juga menjabat sebagai kepala bagian di Sekretariat Daerah Banjarnegara.
