SERAYUNEWS- Gejolak geopolitik dunia, perang dagang antarnegara besar, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah dinilai menjadi alarm serius bagi perekonomian Indonesia.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian tersebut, pemerintah didorong menghadirkan kebijakan fiskal yang bukan hanya administratif, tetapi juga mampu menjadi pelindung kesejahteraan rakyat.
Pengamat yang juga Chairman Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, menegaskan Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 harus diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk menghadapi ancaman krisis global.
Dalam keterangannya pada Kamis (21/5/2026), Gus Fadhil menyebut KEM-PPKF 2027 tidak boleh berhenti sebagai dokumen tahunan yang bersifat formalitas birokrasi.
“Dokumen tersebut harus menjadi manifesto politik kesejahteraan rakyat sekaligus instrumen ideologis untuk melindungi bangsa dari dampak krisis global,” ujarnya.
Menurut Gus Fadhil, ukuran utama kedaulatan negara terletak pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, sandang, hingga papan. Karena itu, KEM-PPKF 2027 perlu mengirimkan sinyal kuat bahwa Indonesia siap mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.
Ia menilai ketergantungan impor selama ini bukan hanya membebani devisa negara, tetapi juga melemahkan kesejahteraan petani lokal.
Selain itu, ia menyoroti ancaman “Trio Patologi Ekonomi” yang berpotensi muncul akibat tekanan global, yakni meningkatnya pengangguran terbuka, kemiskinan struktural, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Pelemahan rupiah, lanjutnya, dapat memicu imported inflation atau kenaikan harga barang impor yang berdampak langsung terhadap biaya produksi industri dalam negeri. Kondisi tersebut berisiko menurunkan kapasitas produksi hingga memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
1. Transformasi Bansos Menjadi Bantuan Produktif Digital
Mubarok Institute mendorong perubahan paradigma bantuan sosial dari pola pasif menjadi program produktif berbasis peningkatan keterampilan kerja.
Melalui konsep ini, penerima bansos tidak hanya menerima bantuan tunai, tetapi juga mendapatkan pelatihan reskilling yang terhubung dengan kebutuhan industri modern dan ekosistem digital.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat miskin dapat keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.
2. Penguatan Investasi Non-APBN Bersama Danantara Indonesia
Gus Fadhil juga menekankan pentingnya optimalisasi investasi kolaboratif melalui Danantara Indonesia sebagai pilar baru ekonomi nasional.
Menurutnya, konsolidasi aset strategis negara harus diarahkan untuk menarik pendanaan non-APBN guna menggerakkan sektor riil padat karya, memperkuat hilirisasi industri, serta melindungi UMKM dari praktik predatory pricing di pasar digital.
3. Dedolarisasi Melalui Local Currency Transaction (LCT)
Strategi berikutnya adalah memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) bersama negara mitra dagang utama.
Kebijakan dedolarisasi tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus memperkuat ketahanan moneter nasional di tengah tekanan ekonomi global.
Selain strategi makro, Mubarok Institute juga mengusulkan sejumlah langkah sektoral yang dianggap mendesak untuk dimasukkan dalam KEM-PPKF 2027.
Pada sektor ketahanan pangan, pemerintah didorong mempercepat modernisasi teknologi pertanian, memperkuat kelembagaan petani, serta membenahi distribusi logistik nasional agar produksi dan harga tetap stabil.
Di sektor industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), pemerintah diminta memberikan perlindungan melalui kebijakan fiskal yang adaptif, tarif proteksi yang adil, serta penindakan tegas terhadap impor ilegal.
Sementara pada sektor perumahan, pemerintah dinilai perlu menghadirkan skema pembiayaan rumah rakyat yang murah dan inovatif bagi generasi muda serta kalangan pekerja.
Mubarok Institute juga mendorong refokusing anggaran negara dengan memangkas belanja birokrasi yang tidak produktif dan mengalihkannya ke program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menutup pernyataannya, Gus Fadhil menegaskan keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup diukur dari angka statistik semata, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kesejahteraan sejati tercermin dari stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, serta terbukanya lapangan kerja bagi generasi muda.
“Kesejahteraan sejati diukur dari rasa aman masyarakat saat memenuhi kebutuhan hidup, petani yang menikmati hasil panen dengan harga layak, dan anak muda yang memiliki kepastian pekerjaan,” tegasnya.
Mubarok Institute berharap pemerintah mampu menjadikan APBN sebagai instrumen utama keadilan sosial dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional di tengah ancaman krisis global.
