SERAYUNEWS- Pemerintah kembali memastikan pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pensiunan, serta penerima tunjangan pada tahun 2026.
Kebijakan ini resmi memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026.
Gaji ke-13 menjadi salah satu kebijakan rutin pemerintah yang selalu dinantikan jutaan aparatur negara setiap pertengahan tahun. Selain membantu kebutuhan pendidikan keluarga ASN, kebijakan ini juga disebut memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa pemberian gaji ke-13 bukan sekadar bonus tahunan, melainkan bagian dari kebijakan fiskal negara untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung kesejahteraan aparatur negara di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Melansir berbagai sumber, berikut Serayunews sajikan ulasannya:
Pemberian gaji ke-13 tahun 2026 diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.
Aturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 yang Bersumber dari APBN.
Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pembayaran gaji ke-13 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dibayarkan melalui mekanisme resmi negara menggunakan sistem perbendaharaan nasional.
Pemerintah menyebut tujuan utama pemberian gaji ke-13 adalah membantu kebutuhan pendidikan keluarga ASN menjelang tahun ajaran baru sekolah dan perguruan tinggi.
Biaya pendidikan yang terus meningkat setiap tahun menjadi salah satu alasan utama negara memberikan tambahan penghasilan kepada aparatur negara. Kebutuhan seperti uang sekolah, perlengkapan belajar, seragam, hingga biaya kuliah menjadi pertimbangan utama kebijakan tersebut.
Selain itu, gaji ke-13 juga bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga ASN dan pensiunan, pemerintah berharap roda ekonomi nasional tetap bergerak stabil di tengah tantangan ekonomi global.
Banyak masyarakat menganggap gaji ke-13 sebagai bonus tahunan biasa. Padahal, dalam regulasi pemerintah, kebijakan ini merupakan instrumen fiskal negara yang memiliki tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas.
Pemerintah menilai ASN memiliki peran penting dalam menjaga pelayanan publik. Karena itu, negara memberikan tambahan penghasilan tertentu agar kesejahteraan aparatur tetap terjaga.
Kebijakan ini juga menjadi salah satu bentuk penghargaan atas pengabdian ASN, TNI, Polri, hingga pensiunan yang selama ini menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dan negara.
Penerima gaji ke-13 tahun 2026 meliputi aparatur negara aktif maupun pensiunan yang memenuhi ketentuan pemerintah. Kelompok penerima terdiri dari:
Pemerintah memastikan pembayaran dilakukan melalui mekanisme resmi negara dan langsung masuk ke rekening penerima sesuai sistem penggajian masing-masing instansi.
Besaran gaji ke-13 biasanya terdiri dari beberapa komponen penghasilan yang diterima ASN setiap bulan. Komponen tersebut dapat meliputi:
1. Gaji pokok
2. Tunjangan keluarga
3. Tunjangan pangan
4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
5. Tambahan penghasilan tertentu sesuai ketentuan instansi
Komponen lengkap yang diterima masing-masing ASN dapat berbeda tergantung jabatan, golongan, dan kebijakan instansi pusat maupun daerah.
Dalam PMK Nomor 13 Tahun 2026 dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan menggunakan mekanisme pembayaran langsung kepada penerima melalui sistem aplikasi gaji berbasis web maupun desktop pemerintah.
Setelah dilakukan perhitungan, instansi akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sebelum diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk proses pencairan dana.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pembayaran gaji ke-13 dibuat terpisah dari pembayaran gaji rutin bulanan agar proses administrasi lebih tertib dan mudah diawasi.
Selain membantu ASN, kebijakan gaji ke-13 juga diyakini memberi dampak besar terhadap ekonomi nasional. Saat pencairan dilakukan, tingkat konsumsi masyarakat biasanya meningkat signifikan.
Sektor perdagangan, pendidikan, transportasi, hingga UMKM sering mengalami peningkatan transaksi ketika gaji ke-13 mulai cair. Kondisi ini membantu memperkuat perputaran uang di daerah dan menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Pemerintah menilai momentum pencairan gaji ke-13 menjadi salah satu stimulus konsumsi rumah tangga yang efektif, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah.
Meski sama-sama diberikan pemerintah, gaji ke-13 berbeda dengan Tunjangan Hari Raya (THR). THR lebih difokuskan membantu kebutuhan aparatur menjelang Hari Raya Idulfitri.
Sementara itu, gaji ke-13 diarahkan untuk membantu kebutuhan pendidikan dan pengeluaran rumah tangga pertengahan tahun. Karena itu, waktu pencairannya biasanya berbeda dengan THR.
Pemerintah juga mengatur kedua jenis pembayaran tersebut melalui regulasi resmi agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai kemampuan fiskal negara.
Pemerintah biasanya mencairkan gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru pendidikan nasional. Hal ini bertujuan agar dana dapat langsung dimanfaatkan ASN untuk kebutuhan sekolah anak.
Meski demikian, jadwal pencairan tetap menyesuaikan kesiapan administrasi masing-masing instansi dan proses penerbitan dokumen pencairan dari Kementerian Keuangan.
ASN disarankan memantau informasi resmi dari instansi masing-masing agar tidak termakan isu hoaks terkait jadwal pencairan gaji ke-13.
Pemerintah menerapkan pengawasan ketat terhadap pembayaran gaji ke-13 melalui sistem perbendaharaan digital dan aplikasi penggajian nasional.
Sistem ini bertujuan memastikan pembayaran tepat sasaran, menghindari kesalahan administrasi, serta meminimalkan potensi penyimpangan anggaran negara.
Seluruh proses pembayaran juga terintegrasi dengan sistem KPPN dan aplikasi SAKTI milik pemerintah untuk mempercepat proses pencairan dana secara nasional.
Di tengah tantangan ekonomi global dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, gaji ke-13 tetap menjadi kebijakan strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada ASN dan pensiunan, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi masyarakat secara luas karena meningkatnya konsumsi rumah tangga di berbagai daerah.
Dengan adanya dasar hukum yang jelas melalui PP Nomor 9 Tahun 2026 dan PMK Nomor 13 Tahun 2026, pemerintah memastikan pelaksanaan gaji ke-13 berjalan resmi, transparan, dan sesuai aturan negara.
