SERAYUNEWS-Ketua Komisi IV DPRD Banjarnegara Dra. Hj. Istinganatun Minallah, MM meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Banjarnegara dapat mengoptimalkan anggaran untuk membenahi sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di Banjarnegara.
Penegasan ini dilakukan seiring dengan besarnya anggaran pada Dindikpora Banjarnegara sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banjarnegara.
Menurutnya, IPM Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 mencapai 68,61. Perinciannya, umur harapan hidup sebesar 74,37 tahun, pengeluaran perkapita sebesar 9.776 ribu. Kemudian, Harapan lama sekolah (HLS) sebanyak 11,81 tahun serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebanyak 6,84 tahun.
“Anggaran Dinas Pendidikan ini cukup besar dan anggaran yang tidak terpakai atau Silpa juga cukup besar. Sebaiknya anggaran tersebut dialokasikan dengan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat guna,” ujarnya.
Sementara itu, wakil ketua Komisi IV DPRD Banjarnegara Dedi Suromli mengatakan, terkait dengan pengentasan wajib belajar pendidikan dasar, pemerintah melalu Dinas Pendidikan hendaknya mengoptimalkan satuan kerja pendidikan maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada. Sehingga capaian wajib belajar ini bisa tercapai sesuai harapan.
“Kami cukup mengapresiasi dengan adanya penyerahan ijazah kejar paket di Banjarnegara tahun ini yang mencapai 925 peserta didik baik itu kejar paket A, B, maupun C. Ini bukti bahwa animo masyarakat Banjarnegara tentang pendidikan ini masih cukup tinggi. Sehingga harus ada regulasi yang optimal dalam penganggaran,” katanya.
Selain itu, terkait pembangunan dan pemberian bantuan sarana pra sarana ke sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara hendaknya berbasis data di lapangan. Sebab dari hasil temuan Komisi IV DPRD Banjarnegara, masih terdapat sekolah dengan sarana memadai dan layak mendapatkan bantuan. Sedangkan di sisi lain, ada sekolah yang seharusnya mendapatkan justru tidak mendapatkan bantuan.
Tak hanya itu, pendidikan usia dini juga harus menjadi perhatian. Sebab peran serta pendidikan usia dini ini menjadi sangat penting untuk generasi mendatang. Apalagi, pendidikan usia ini akan menjadi landasan untuk mendidikan selanjutnya.
“Peningkatan kompetensi guru pendidikan usia ini menjadi penting, meski mereka belum belajar tentang baca tulis, tetapi pendidikan ini akan menentukan dan menjadi sarana dalam menyetak generasi di masa depan,” ujarnya.
Pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru juga harus menjadi perhatian, dimana pihak sekolah hendaknya ada regulasi yang jelas. Termasuk memberikan pemahaman pada calon siswa baru saat pendaftaran. Dengan begitu sistem zonasi ini tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.
“Harus kita akui bahwa masih banyak masyarakat yang pemahaman akan sistem zonasi ini masih minim, sehingga regulasi harus jelas. Jangan sampai ada wali murid yang menyalurkan aspirasinya dengan mendatangi sekolah yang bersangkutan terkait penerimaan siswa baru. Ini yang harus ditekankan lagi,” katanya.
Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bambang PS, anggota Komisi IV DPRD Banjarnegara lainnya, dia berharap pembahasan KUA PPAS APBD tahun anggaran mendatang hendaknya dapat menyelesaikan persoalan yang prioritas.
“Pertumbuhan ekonomi juga harus dijaga, seperti masalah penyelesaian pasar sayur yang perlu segera diakselerasikan penyelesaiannya. Termasuk pembangunan pasar Klampok yang terbakar beberapa waktu lalu,” katanya.
Selain itu, masalah kesehatan juga harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah, termasuk mempertahankan cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC). Dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang semakin berat, mempertahankan UHC ini menjadi prioritas. Sebab banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam program ini.
“Penanganan ODGJ juga tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah, untuk itu kami dari komisi IV DPRD Banjarnegara meminta pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai dalam penanganan masalah ini,” ujarnya.
Terkait pendidikan, Bambang PS juga meminta dinas terkait untuk lebih selektif dalam bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini sangat penting demi meningkatkan daya saing SDM daerah.
“Harus ada skala prioritas, jangan sampai sekolah yang masih bagus mendapatkan anggaran untuk ruang kelas baru, sementara ada sekolah lain yang kondisinya sudah kurang layak, justru tidak mendapatkan bantuan. Ini harus benar-benar selektif,” katanya.
Sementara itu, terkait dengan peningkatan IPM di Banjarnegara, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banjarnegara telah melakukan berbagai upaya, termasuk dengan mengoptimalkan keberadaan pendidikan kesetaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) maupun PKBM.
Hal ini dibuktikan dengan kelulusan program kejar paket yang mencapai 925 di tahun 2023. Mereka ini telah memiliki ijazah kesetaraan dengan pendidikan formal, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. Mereka juga memiliki keterampilan dan ilmu pengetahuan meliputi pemberdayaan dan pendidikan kesetaraan.
“Di Banjarnegara tidak hanya ada sekolah formal, tetapi juga non formal. Para peserta didik yang mengikuti pendidikan non formal ini harapannya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup,” katanya
Dia mengatakan, ijazah kepada yang lulus kejar paket A sebanyak 74 orang. Lalu, kejar paket B sebanyak 244 orang, dan kejar paket C sejumlah 607 orang.
