SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten Cilacap resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (31/3/2026).
Laporan ini menampilkan capaian kinerja daerah, mulai dari realisasi anggaran hingga indikator kesejahteraan masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Taufik Nurhidayat bersama Wakil Ketua Indah Mayasari, Suyatno, dan Sindy Syakir. LKPJ disampaikan oleh Plt Bupati Ammy Amalia Fatma Surya serta dihadiri jajaran OPD dan anggota dewan.
“LKPJ ini memuat hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2025, berdasarkan RKPD dan APBD yang telah ditetapkan,” ujarnya dalam sambutan.
Pemkab Cilacap mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 melampaui target. Dari target Rp3,84 triliun, realisasi mencapai Rp3,85 triliun atau 100,13 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren positif. Dari target Rp1,04 triliun, realisasi mencapai Rp1,08 triliun atau 103,44 persen.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp3,80 triliun dari pagu Rp3,97 triliun atau 95,59 persen. Kondisi ini menghasilkan SiLPA sebesar Rp180,55 miliar.
Selain keuangan, kinerja birokrasi menunjukkan penguatan signifikan. Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 86,24 atau 112 persen dari target.
Nilai SAKIP berada di angka 74,59 dengan predikat “BB”, menandakan implementasi akuntabilitas berjalan optimal.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,45 atau 100,74 persen dari target, didorong peningkatan sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.
Pemkab Cilacap juga mencatat perbaikan kesejahteraan. Angka kemiskinan turun menjadi 9,41 persen dari sebelumnya 10,68 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ikut menurun menjadi 7,4 persen. Penurunan ini dipicu stabilitas ekonomi, peningkatan layanan dasar, serta penciptaan lapangan kerja.
Ke depan, pemerintah daerah akan memperkuat program penyerapan tenaga kerja melalui job fair, pelatihan berbasis kompetensi, hingga penguatan lembaga penempatan kerja.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat 3,31 persen dengan migas, dan 6,33 persen tanpa migas. Sektor penopang utama meliputi akomodasi dan makan minum, transportasi, serta informasi dan komunikasi.
Sementara itu, inflasi berada di angka 2,79 persen dan masih dalam kategori terkendali.
Sepanjang 2025, Pemkab Cilacap meraih berbagai penghargaan, di antaranya predikat A Indeks Reformasi Hukum, opini WTP dari BPK RI selama sembilan kali berturut-turut, serta penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Nindya.
“Keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi semua pihak. Sementara kekurangan yang ada menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Sindy Syakir menegaskan DPRD akan segera menindaklanjuti LKPJ melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
“Setelah kami menerima draft LKPJ, tentu ada tahapan berikutnya. DPRD akan membentuk Pansus untuk melakukan pembahasan lebih lanjut,” ujar Sindy.
Ia menegaskan hasil pembahasan akan berupa rekomendasi, bukan peraturan daerah.
“Bentuknya rekomendasi, bukan Perda, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua DPRD,” jelasnya.
“Semoga dalam waktu dekat, mungkin minggu depan, kita akan paripurna lagi untuk membentuk Pansus yang akan melakukan analisa dan pendalaman terhadap LKPJ tahun anggaran 2025,” tambahnya.
