Cilacap, serayunews.com
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap Awaluddin Muuri menyampaikan, bahwa MPP akan dioperasikan paling lambat pada bulan Juni 2022 setelah pihaknya melakukan studi banding ke Gunung Kidul dengan menempati gedung lantai dua terminal.
“Kita targetkan bulan Juni 2022 bisa beroperasi, syukur lebih cepat. Kami mencontoh Gunung Kidul yang sudah diresmikan dengan menggunakan lantai dua terminal. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan telah proses dan disetujui Kementerian Perhubungan,” ujar Awaluddin, Jumat (12/11/2021).
Awaluddin mengatakan, bahwa penggunaan lantai 2 terminal Cilacap tersebut juga imbas dari anggaran pembangunan MPP yang terdampak refocusing, padahal sudah dianggarkan sejak tahun 2019 lalu, namun belum juga terlaksana.
“Angaran terkena refocusing, sudah dianggarkan sejak tahun 2019, tadinya angaran Rp 15 miliar, lokasi di sebelah gedung IPHI Jalan Tentara Pelajar, tapi karena dicoret terus sampai tahun 2022 juga belum ada, padahal sekarang sudah keluar Perpres tentang MPP dan Surat Kemendagri,” ujarnya.
Dengan dioperasikannya MPP, diharapkan mempermudah segala urusan pelayanan publik, termasuk mendorong peningkatan nilai investasi yang masuk Cilacap.
“Kalau sudah mal pelayanan publik, nilai pelayanan akan lebih tinggi, yang terpenting investor menjadi senang dan betah di Cilacap sehingga nilai investasi lebih cepat dan mudah tercapai,” ujarnya.
Untuk kebutuhan dasar MPP menempati lantai 2 terminal tersebut, DPMPTSP siapkan anggaran sekitar Rp 7,3 miliar yang akan dupergunakan secara bertahap untuk kelengkapan ruang pelayanan mencakup 27 Dinas serta ditambah dengan institusi lain seperti Imigrasi, Polres, Samsat dan lembaga lainnya.
“Perkiraan anggaran Rp 7,3 miliar, tahap pertama Rp 600 juta dulu, nanti pihak ketiga yang perlu di tambah dari Imigrasi dan Kepolisian, nanti ngurus nikah juga bisa,” ujarnya.
