PURWOKERTO, SERAYUNEWS — Sejarah Karesidenan Banyumas mencatat perjalanan panjang perubahan pemerintahan dan wilayah di kawasan Banyumasan.
Pada awal pembentukannya, pusat pemerintahan berada di Kota Banyumas dan wilayah karesidenan mencakup lima kabupaten.
Pada 1831, wilayah Banyumasan ditetapkan sebagai karesidenan dengan ibu kota di Kota Banyumas.
Saat itu terdapat lima kabupaten yang berada di bawahnya, yakni Kabupaten Banyumas, Ajibarang, Dayohluhur, Purbalingga, dan Banjarnegara.
Masing-masing kabupaten memiliki sejumlah kawedanan atau distrik. Kabupaten Banyumas mencakup Banyumas, Adireja, dan Purwareja atau Klampok.
Sementara Kabupaten Ajibarang terdiri atas Purwokerto, Ajibarang, serta Jambu Jatilawang.
Kabupaten Purbalingga membawahi Purbalingga, Sokaraja, Kertanegara, dan Cahyana atau Bukateja. Kabupaten Banjarnegara mencakup Banjar, Singamerta, Leksana, Karangkobar, dan Batur.
Adapun Kabupaten Dayohluhur terdiri atas Majenang, Dayohluhur, Pegadingan, dan Jeruklegi.
Pada masa awal Karesidenan Banyumas, Kabupaten Banyumas dipimpin Raden Adipati Cakrawedana, yang sebelumnya merupakan Wedana Adipati Kasepuhan Banyumas. Ia didampingi Residen De Sturler.
Sementara itu, Kabupaten Ajibarang dipimpin Wedana Adipati Kanoman Banyumas Raden Adipati Bratadiningrat yang bergelar Raden Adipati Mertadiredja I. Ia didampingi Asisten Residen Werkevisser.
Kedua wilayah tersebut kemudian memiliki perjalanan yang saling berkaitan hingga akhirnya Kabupaten Ajibarang dan Kabupaten Banyumas bergabung menjadi satu Kabupaten Banyumas.
Kepemimpinan Cakrawedana tidak berlangsung lama. Ia kemudian digantikan Raden Ngabei Tjakradiredja yang bergelar Raden Adipati Cakranegara I atau Kanjeng Rider. Ia memimpin Kabupaten Banyumas sejak 1831 hingga 1864.
Pada masa pemerintahannya, Pabrik Gula Kalibagor dibangun pada 1839. Ia juga menjalani masa pemerintahan ketika terjadi blabur Banyumas pada 1861.
Perubahan wilayah turut terjadi pada 1834. Sebagian Distrik Adireja bagian barat masuk ke Kabupaten Dayohluhur, sedangkan bagian timurnya menjadi distrik baru bernama Kalireja atau Sumpyuh.
Setelah Cakranegara I, Kabupaten Banyumas dipimpin Raden Adipati Cakranegara II pada 1864 hingga 1879.
Ia kemudian mengundurkan diri setelah terjadi perbedaan pendapat dengan Residen Banyumas C. de Klerk Moolenburg.
Pada 1879, Pangeran Adipati Mertadiredja III yang sebelumnya menjabat di Kabupaten Purwokerto ditempatkan sebagai Bupati Banyumas. Ia memimpin hingga 1913.
Pada masa Mertadiredja III, sejumlah pembangunan berlangsung di Banyumas.
Wilayah tersebut mulai terhubung dengan jaringan transportasi modern, termasuk jalur kereta api dan trem uap.
Pada 1886, jalur kereta api milik Staats Spoorwegen dibangun untuk menghubungkan Yogyakarta melalui Tugu dengan Pelabuhan Cilacap. Jalur tersebut melewati Distrik Kalireja atau Kalirejo.
Pembangunan Pabrik Gula Klampok kemudian berlangsung pada 1888 di Grumbul Klampok, Distrik Purwareja.
Pabrik tersebut disebut sebagai pabrik percontohan dengan penggunaan tenaga listrik dan peralatan modern pada masanya.
Setelah itu, proyek Serajoedal Stoomtram Maatschappij atau kereta uap Lembah Serayu dikembangkan. Jalur tersebut menghubungkan Maos, Purwokerto hingga Banjarnegara melalui Distrik Purwareja pada 1896.
Mertadiredja III juga menerima sejumlah tanda kehormatan selama masa pemerintahannya. Penghargaan tersebut antara lain diberikan pada 1883, 1890, 1900, 1901, 1904, hingga 1910.
Setelah Mertadiredja III, Kabupaten Banyumas dipimpin Raden Ngabei Gandasubrata yang bergelar Raden Adipati Gandasubrata. Ia merupakan putra Mertadiredja III dan menjabat pada 1913 hingga 1933.
Masa pemerintahannya bertepatan dengan pelaksanaan politik etis. Sejumlah sekolah untuk masyarakat pribumi dibangun, di antaranya sekolah angka 2 dan Holland Inlands School.
Pemerintah kabupaten juga membangun perpustakaan bagi masyarakat pribumi di depan pendopo kabupaten.
Pada 1933, krisis ekonomi dunia turut berdampak terhadap Banyumas dan Purwokerto.
Kondisi tersebut kemudian diikuti masa pageblug yang berlangsung cukup panjang.
Gandasubrata kemudian digantikan Raden Adipati Aria Sudjiman Mertadireja Gandasubrata.
Pada awal masa pemerintahan Sudjiman, pemulihan setelah masa pageblug menjadi salah satu persoalan yang dihadapi.
Sejumlah pelatihan keterampilan kemudian dikembangkan di berbagai wilayah. Pembuatan payung kertas dilakukan di Kalibagor, kegiatan menenun dikembangkan di Kediri, Candinegara dan Kalisari, sedangkan produksi genteng dilakukan di Pancasan dan Mergasana.
Kerajinan bambu berkembang di Banjarsari. Sementara itu, perhiasan berbahan perak dan tembaga diproduksi di Pasir.
Pada periode Hindia Belanda, Banyumas juga menjalankan program kolonisasi dengan mengirim sejumlah keluarga untuk menetap di Sumatra, khususnya wilayah Lampung.
Perkembangan infrastruktur juga terlihat di Purwokerto. Kota tersebut telah memiliki jaringan listrik yang dikelola Electriciteit Maatschappij Banjoemas (EMB) dan berpusat di Ketenger.
Perubahan penting dalam sejarah pemerintahan Banyumas terjadi pada 1936. Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purwokerto digabung menjadi satu dengan nama Kabupaten Banyumas, sementara ibu kotanya berada di Purwokerto.
Pemindahan pusat pemerintahan tersebut berkaitan dengan perkembangan Purwokerto sebagai pusat ekonomi baru di wilayah Karesidenan Banyumas.
Dalam empat dekade sebelumnya, Purwokerto berkembang dan dinilai memiliki potensi untuk terus menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi.
Perpindahan ibu kota juga melibatkan Pendopo Sipanji yang menjadi salah satu simbol trah Banyumas. Pendopo tersebut dipindahkan dari Banyumas ke Purwokerto untuk menggantikan pendopo di Purwokerto yang telah mengalami kerusakan.
Pembongkaran Pendopo Sipanji dimulai pada 27 Oktober 1936. Proses pemindahan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan jasa pemborong dan dua truk yang disewa dari persewaan kendaraan Banyumas.
Material pendopo kemudian dibawa melalui jalur Jembatan Serayu dan Sokaraja menuju Purwokerto.
Setelah pendopo berhasil dipindahkan, berbagai persiapan masih dilakukan sebelum pemerintahan benar-benar berpindah. Perpindahan bupati akhirnya dilaksanakan pada awal Maret 1937.
Pada tahun yang sama, Pabrik Gula Kalibagor kembali beroperasi setelah sebelumnya berhenti selama beberapa tahun.
Sebelum bergabung dengan Banyumas, Kabupaten Purwokerto memiliki sejarah pemerintahan sendiri.
Kabupaten Ajibarang hanya bertahan sekitar satu tahun sebelum pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah Paguwan di sebelah barat Desa Purwakerta. Raden Adipati Bratadiningrat atau Raden Adipati Mertadiredja I meninggal pada 1831.
Setelah itu, Raden Adipati Bratadiredja bergelar Raden Adipati Martadiredja II menjadi bupati pertama Kabupaten Purwokerto. Ia menjabat hingga meninggal pada 1853.
Dalam perjalanan berikutnya, jabatan bupati mengalami sejumlah pergantian. Kangdjeng Pangeran Aria Mertadiredja III kemudian menjadi Bupati Purwokerto dan menjabat pada 1860 hingga 1879.
Pada 1879, Mertadiredja III dipindahkan ke Kabupaten Banyumas. Setelah itu, Kabupaten Purwokerto kembali mengalami pergantian pemimpin.
Pada masa Raden Mas Tumenggung Cakrakusuma yang menjabat mulai 1885 hingga 1905, pembangunan fisik di Purwokerto berkembang.
Pembangunan Pabrik Gula Purwokerto dan jalur kereta api SDS yang berpusat di Purwokerto dilakukan pada periode tersebut. Jalan raya juga diperlebar dan sejumlah jembatan dibangun.
Pada 1905-1920, Kabupaten Purwokerto dipimpin Raden Mas Cakranegara III. Saat itu, Purwokerto telah memiliki stasiun SDS dan kemudian dibangun stasiun lain milik Staats Spoorwegen pada 1916.
Setelah kembali mengalami kekosongan jabatan bupati, pada 1924 Raden Tumenggung Cokrosuroyo ditempatkan sebagai bupati. Ia berasal dari Ponorogo dan tidak memiliki hubungan dengan trah Banyumas.
Perjalanan Kabupaten Purwokerto kemudian berakhir pada 1936 ketika wilayahnya digabungkan dengan Kabupaten Banyumas.
Penggabungan tersebut menghasilkan Kabupaten Banyumas dengan wilayah gabungan kedua kabupaten.
Pada saat yang sama, Distrik Purwareja dilepaskan dari wilayah tersebut dan kemudian bergabung dengan Kabupaten Banjarnegara hingga sekarang.
Pembentukan Karesidenan Banyumas pada 1831 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah administratif wilayah Banyumasan.
Saat itu, Banyumas menjadi pusat pemerintahan yang membawahi lima kabupaten dengan struktur kawedanan yang cukup luas.
Dalam perkembangannya, batas wilayah berubah, pemerintahan berganti, serta pembangunan infrastruktur seperti jalur kereta api, pabrik gula, jalan, jembatan, sekolah dan jaringan listrik berkembang di sejumlah daerah.
Salah satu perubahan terbesar terjadi pada 1936 ketika Kabupaten Banyumas dan Purwokerto disatukan.
Purwokerto kemudian menjadi ibu kota Kabupaten Banyumas, menandai bergesernya pusat pemerintahan dari Kota Banyumas ke kota yang berkembang sebagai pusat ekonomi baru tersebut.
