SERAYUNEWS-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjarnegara bukan sekadar urusan pemenuhan nutrisi siswa di sekolah. Lebih dari itu, program ini dirancang menjadi penggerak ekonomi rakyat yang mampu menyerap potensi pertanian dan peternakan lokal secara masif.
Hal tersebut mengemuka pada pembinaan kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Yayasan Pengampu SPPG program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Abdi Praja Setda Banjarnegara, Senin (2/2/2026).
Kepala Satuan Tugas Harian MBG Banjarnegara, Izak Danial Alloys, menekankan bahwa keselamatan siswa adalah yang utama. Berkaca pada insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di daerah lain, Satgas mewajibkan seluruh SPPG menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanpa celah.
“Penegakan SOP bukan hanya soal teknis dapur, tapi langkah preventif agar pengelola terhindar dari ranah pidana. Kesehatan pekerja juga harus dipastikan, mereka harus bebas dari penyakit menular seperti Hepatitis,” kata Izak.
Sementara Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKP), Firman Sapta Adi, pada kesempatan tersebut memaparkan potensi luar biasa yang bisa diserap oleh program ini.
Dengan 71 SPPG yang sudah beroperasi melayani puluhan ribu siswa, perputaran uang untuk bahan baku di Banjarnegara diperkirakan mencapai Rp. 1,4 Miliar per hari atau sekitar Rp. 34 Miliar per bulan.
Firman menegaskan bahwa SPPG dilarang menolak produk lokal. Banjarnegara memiliki stok melimpah yang siap menyuplai kebutuhan menu harian seperti beras dan gabah yang produksinya mencapai 176.000 ton per tahun.
Selain itu produksi kentang mencapai 139.000 ton, sangat potensial sebagai sumber karbohidrat pendamping.
Sedangkan telur di Banjarnegara produksi lokalnya mencapai 27 ton per hari, melebihi kebutuhan konsumsi reguler.
Ikan yang menjadi sumber protein juga melimpah selain Banjarnegara memang menjadi sentra perikanan.
“MBG bukan hanya masalah gizi, tapi tentang ekonomi. Kita adalah produsen salak terbesar, kita punya kentang dan ikan. Jangan sampai potensi ini justru hancur harganya karena tidak terserap oleh program di rumah sendiri,” ujar Firman.
Sementara itu, Kepala Dinperindagkop UKM Banjarnegara Adi Cahyono PS, menyoroti pentingnya manajemen menu agar tidak terjadi lonjakan harga di pasar. Jika seluruh SPPG memasak menu telur di hari yang sama, maka stok di pasar akan ludes dan harga bagi masyarakat umum akan melambung (inflasi).
“Kita butuh manajemen waktu dan substitusi komoditas. SPPG antar wilayah bisa berbagi jadwal menu agar serapan bahan baku merata dan stabil,” katanya.
Ia juga mendorong agar yayasan menggunakan Koperasi atau Bumdes sebagai mitra resmi penyedia bahan baku untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan ekonomi desa.
Sementara Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah Wilayah SPPG Reza Mahendra menambahkan bahwa mulai tahun 2026 akan ada audit kepatuhan dari inspektorat.
Oleh karena itu, transparansi harga dan laporan keuangan menjadi krusial. Satgas MBG kini telah diperkuat hingga tingkat kecamatan. Para Camat dan Puskesmas akan aktif melakukan monitoring terhadap 71 titik SPPG yang ada, dengan target pengembangan hingga 90 lokasi di masa mendatang.
Program ini kata dia, diharapkan tidak hanya menciptakan generasi yang sehat dan cerdas, tetapi juga petani dan pelaku UMKM Banjarnegara yang sejahtera.
