SERAYUNEWS – Video yang berisikan tentang cuplikan momen para pejabat Pemkab Banyumas melakukan touring dan bersenang-senang, mencuat di media sosial.
Postingan di akun facebook Info Seputar Banyumas Purwokerto, menunjukan vidio dengan durasi sekitar 40 detik. Dalam video tersebut, sejumlah pejabat sedang melakukan kegiatan touring, mengendari kendaraan roda dua.
Beragam merk kendaraan yang digunakan, namun nampak juga kendaraan-kendaraan yang harganya cukup fantastis.
Selain cuplikan saat berkendara, ada juga momen para istri pejabat tersebut sedang menikmati sebuah pesta. Mereka dengan ringan dan riang berjoged-joged ria. Menunjukan kehidupan yang hedon dan foya-foya.
Postingan tersebut mendapatkan banyak reaksi. Ada 176 tanda suka, 56 komentar, dan 22 kali diteruskan.
Rata-rata komentar netizen relatif beranda negatif. Bahkan saking kesalnya ada juga yang sampai menyumpahi kelakuan pejabat tersebut.
“Boro2 mikirna bencana, dalan rusak sing diliwati gal dina be ra de urus,” kata pemilik akun Zaenul Cimplung.
“Semoga pada cepet almarhum Amin Ya Alloh,” tulis akun Jigol Doank Jigol.
Pemilik akun Agung Budiarto, dia juga menuliskan komentarnya yang menyentil kelakuan para pejabat.
“Dari pada buat hura² tolonglah lihat jalan² di daerah seluruh kabupaten Banyumas sudah minta diganti aspalnya soalnya banyak korban akibat lubang² di jalan,” tulisnya.
Komentar dari warganet merupakan luapan kekecewaan masyarakat. Cerminan dari kondisi nyata yang dialami oleh mereka.
Ketimpangan sosial yang antara para pejabat negara dengan masyarakat biasa. Kondisi terbalik dari kenyataan, bahwa aparatur sipil negara yang sejatinya menjadi pelayan masyarakat.
Terlebih kondisi saat ini, dimana Banyumas sedang dikepung bencana. Pejabatnya justru melangsungkan pesta dengan suka cita. Seolah tak ada empati dengan kondisi yang sedang terjadi.
Akademisi UIN SAIZU Purwokerto, Dr. Barid Hardianto MSi menilai kritik publik adalah bentuk kontrol sosial agar pejabat lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.
“Tuntutan masyarakat sipil agar pejabat melakukan realokasi anggaran ke hal yang lebih bermanfaat seperti perbaikan jalan, penanganan bencana, hingga RTLH, merupakan hal yang wajar. Dengan begitu, perilaku pejabat yang terkesan foya-foya bisa dikurangi,” katanya, Senin (17/11/2025).
Barid menegaskan, jika touring motor memang dilakukan rutin, maka kegiatan tersebut perlu dievaluasi. “Apalagi kalau rutin. Itu bukan rutinitas yang baik,” kata Barid.
