SERAYUNEWS– Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar meminta Penyelenggaraan Haji Indonesia tak main-main terkait tambahan kuota 20.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi.
Muhaimin yang juga Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Tahun 2024 meminta pemanfaatan kuota tambahan jemaah haji, harus transparan dan tidak membuat kecemburuan. Karena ada banyak jemaah yang lama-lama mengantre.
“Jumlah tambahan kuota baru yang diberikan Saudi sejumlah 20.000 jemaah baru ini, hendaknya digunakan dengan amat sangat sungguh- sungguh tidak ada permainan,” ujarnya di laman resmi DPR, Selasa (28/5/2024).
Diharapkan, lanjut dia, penambahan ini tidak membuat kecemburuan jemaah-jemaah yang sudah mengantri begitu lama di satu sisi pelayanannya tetap optimal dan memberi keamanan dan kenyamanan para jemaah.
Muhaimin menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Gus Muhaimin, sapaan akrabnya menyampaikan beberapa poin krusial terkait pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan ibadah haji.
Dia menggarisbawahi setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap transportasi dan lokasi tenda menjadi perhatian utama agar pelaksanaan haji tahun ini lebih optimal.
“Tentu setiap tahun pelaksanaan penyelenggaraan Haji ini bisa lebih baik, dari evaluasi transportasi dan lokasi tenda, kita harapkan lebih mendekat pada tahun ini dan nanti tahun ini juga akan menjadi perhatian kita,” imbuhnya usia Rapat Koordinasi Tim Pengawas Haji DPR RI di Jakarta.
Lebih lanjut, Muhaimin merinci beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji yang perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, seluruh tanggung jawab penyelenggaraan harus memastikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan jemaah sehingga mencapai haji mabrur.
Kedua, tata kelola fasilitas harus diperhatikan, termasuk jarak tempuh, transportasi yang tersedia, dan fasilitas kesehatan yang ramah lansia.
“Aspek tata kelola yang kedua aspek fasilitas, yang di dalamnya termasuk jarak tempuh, transportasi yang tersedia, fasilitas kesehatan juga yang disebut ramah lansia itu apa bisa dibuktikan dengan penanganan yang memadai,” tambahnya.
Terakhir, Muhaimin menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara untuk mencegah korupsi dan memastikan pengelolaan dan implementasi anggaran yang tepat.
“Penggunaan anggaran negara harus kita awasi betul sehingga tidak terjadi korupsi, tidak terjadi salah penyusunan, pengelolaan dan implementasi,” tandas Muhaimin.
Dengan pengawasan yang ketat dari DPR RI, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dapat berjalan lebih baik dan memberikan pelayanan optimal bagi seluruh jemaah.
