Purbalingga, serayunews.com
“Sesuai dengan misi pertama pasangan Dyah Hayuning Pratiwi-Sudon (Tiwi-Dono). Kami ingin memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Purbalingga,” ujar Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, dalam keterangan pers terkait dua tahun kepemimpinannya, Senin (27/02/2023).
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai ke tingkat kecamatan wajib menciptakan inovasi. “Pada perayaan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga yang ke 192 kemarin, kami melaunching 176 inovasi. Targetnya guna peningkatan pelayanan publik di seluruh sektor,” ujar Bupati Tiwi.
Saat ini, di setiap kecamatan juga sudah ada Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kemudian, Mal Pelayanan Publik (MPP) juga sudah beroperasi setelah peresmian pada 16 Desember 2022 lalu.
Baca juga: [insert page=’kantor-imigrasi-cilacap-kini-buka-layanan-paspor-di-mpp-purbalingga’ display=’link’ inline]
“Saat ini, masyarakat Purbalingga bisa mengakses 67 jenis layanan perizinan pada 20 instansi di satu tempat saja. Yaitu di Mal Peyanan Publik,” imbuh bupati.
Kemudian, untuk meningkatkan kinerja jajaran aparatur, sudah ada e-kinerja dan asessment. Dua hal itu berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Mereka juga wajib untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Pemkab juga mengembangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WPK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Berikutnya, sebagai langkah mewujudkan pemerintahan yang bersih telah ada Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP merupakan instrumen pencegahan korupsi dari KPK. Capaian per tahun 2022 sebesar 94,26 % yang menempatkan Purbalingga pada peringkat 7 di Jawa Tengah.
Atas berbagai langkah tersebut, Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Purbalingga membaik. Di tahun 2021 sebesar 65,41 menjadi 75,41 pada 2022. Kemudian, Indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) juga meningkat. “Di dua tahun pemerintahan saya bersama pak Wabup Sudono sektor pelayanan publik menjadi salah satu prioritas pembangunan,” imbuhnya.
