SERAYUNEWS – Isu soal pemerintah berencana melakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis pertalite mulai 1 Oktober 2024 mendatang kian santer terdengar.
Untuk itu, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo akhirnya angkat bicara seusai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit (RS) Sardjito Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Rabu (28/08/2024).
Presiden Jokowi mengatakan bahwa hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah soal pembatasan pembelian pertalite per 1 Oktober 2024.
“Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat,” kata Jokowi, melansir transkrip keterangan pers dalam presidenri.go.id.
Selanjutnya, ketika ditanyakan mengenai pertimbangan dan urgensi pembatasan BBM bersubsidi jenis pertalite, Jokowi menyebut ada dua penting.
Pertama, terkait polusi udara yang utamanya terjadi di Jakarta. Selain itu, yang kedua yaitu efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
“Yang pertama, ini berkaitan nanti ya utamanya di Jakarta itu dengan polusi. Yang kedua, kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita terutama untuk yang 2025,” jelas Kepala Negara.
Turut mendampingi Presiden Jokowi di antaranya Menteri Kesehatan (Menteri Kesehatan) Budi Gunadi Sadikin, [Pj.] Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, serta Direktur Utama RS Sardjito dr. Eniarti.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan membatasi pembelian pertalite. Dasar hukum untuk mengatur pembatasan itu akan berbentuk peraturan menteri (Permen) ESDM.
Akan tetapi, pemerintah kemungkinan tidak melanjutkan proses revisi beleid tersebut. Menteri Bahlil pun membuka peluang Permen pembatasan BBM subsidi itu berlaku mulai 1 Oktober 2024.
“Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini yang sedang saya bahas,” kata Bahlil di Kompleks DPR RI, Selasa (27/8/2024).
Menurutnya, BBM subsidi harus tepat sasaran. Bahlil pun mengingatkan agar kendaraan roda empat, khususnya mobil mewah tak ikut mengantri di POM jalur pertalite.
Jadi, ketum anyar partai Golkar tersebut mengingatkan pertalite hanya untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
“Kalau (mampu kayak) kita masih menerima BBM subsidi, apa kata dunia bos?” ucap Bahlil.
Kendati demikian, Bahlil belum bisa membocorkan kriteria kendaraan seperti apa yang bakal diperbolehkan mendapat subsidi BBM. Ia mengatakan saat ini pembahasan masih terus berlanjut.
***
