PURBALINGGA, SERAYUNEWS – Pemkab Purbalingga terus mendorong agar setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 oleh Kementerian PAN-RB yang digelar secara daring, Kamis (6/8/26).
Bupati Fahmi mengatakan SAKIP menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran pemerintah berjalan efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, perluasan kesempatan kerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Untuk melihat keberhasilan birokrasi hari ini tidak lagi diukur dari banyaknya dokumen yang disusun ataupun banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Namun yang menjadi ukuran utama adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran negara yang dibelanjakan,” katanya.
Menurut Bupati Fahmi, salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama masyarakat adalah kondisi jalan kabupaten. Ia mengungkapkan, tingkat kemantapan jalan di Purbalingga menurun dari 93 persen pada 2017 menjadi 68 persen pada 2025. Kondisi tersebut mendorong pemerintah meningkatkan anggaran melalui Program Alus Dalane agar konektivitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta aktivitas ekonomi dapat kembali meningkat.
Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga berupaya memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan melalui aplikasi Kepenak Ngodene. Platform digital itu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan sehingga proses rekrutmen menjadi lebih mudah, cepat, dan terbuka bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Pemkab Purbalingga juga memperkuat pelayanan kepada kelompok rentan melalui bantuan bagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah, Program Rantang Berkah bagi lansia sebatang kara, serta gerakan Purbalingga Gotong Royong dalam penanggulangan kemiskinan.
Di bidang pelayanan publik, masyarakat kini dapat menyampaikan keluhan secara langsung melalui layanan Lapor Mas Bupati berbasis WhatsApp sehingga penanganan persoalan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat. Sementara itu, program SPHERES memperkuat pelayanan kesehatan melalui penyempurnaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Bupati Fahmi mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan komitmen pemerintah daerah yang juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Menurutnya, ketika pelayanan semakin baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat, capaian SAKIP akan mengikuti.
“Kami meyakini bahwa dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang disertai dokumentasi yang baik maka secara otomatis akan berkorelasi dengan penilaian SAKIP Kabupaten Purbalingga,” ujarnya.
Evaluasi kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara tim evaluator Kementerian PAN-RB dan jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga setiap kebijakan dan anggaran semakin berdampak bagi masyarakat.
