Tidak sesuainya Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC PPP Banjarnegara yang diterbitkan DPP PPP, membuat sejumlah pengurus harian DPC PPP Banjarnegara menyatakan non aktif dan mengundurkan diri. Tidak hanya itu, 14 dari 20 PAC PPP juga menyatakan hal yang sama.
Banjarnegara, serayunews.com
Pengunduran dan pernyataan non aktif ini, diawali dengan keluarnya SK kepengurusan DPC PPP Banjarnegara yang tidak sesuai dengan usulan yang diajukan berdasarkan pembahasan tim formatur. Adanya perbedaan nama kepengurusan yang diusulkan ini, dianggap menyalahi AD ART partai, bahkan ada satu orang yang merangkap jabatan pada kepengurusan partai.
Ketua SC Muscab DPC PPP Banjarnegara, Indarto mengatakan, dalam muscab yang digelar pada 25 September 2021 ini memutuskan Edi Purwanto alias Edi Kadul sebagai ketua DPC PPP Banjarnegara, periode 2021-2026.
Kemudian tim formatur, menyusun kepengurusan untuk disahkan sebagai pengurus DPC PPP Banjarnegara. Namun saat terbit SK, ada sejumlah nama yang diusulkan hilang. Ironisnya, muncul nama yang tidak diusulkan, termasuk pada jabatan sekretaris.
“Secara aturan itu sudah tidak dibenarkan, sehingga kami kembali melayangkan surat ke DPP, sebelum adanya pencabutan SK dan diterbitkannya SK yang sesuai dengan hasil Muscab dan kepengurusan hasil tim formatur, maka kami bersama dengan 18 pengurus harian menyatakan non aktif dan mengundurkan diri,” kata Indarto, dalam konferensi pers di kantor DPC PPP Banjarnegara, Rabu (26/1/2022).
Selain itu, adanya perbedaan susunan pengurus DPC PPP Banjarnegara yang diusulkan oleh tim formatur membuat banyak pihak yang kecewa termasuk para pengurus PAC. Bahkan, saat ini dari 20 PAC yang ada di Banjarnegara, 14 diantaranya sudah mengundurkan diri.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Terpilih Edi Purwanto sangat memahami kekecewaan dari teman pengurus harian dan tim formatur. Dia juga sangat menyayangkan adanya ketidak sesuaian personel pengurus, dari yang disusulkan oleh tim formatur.
“Kami sangat memahami itu, untuk itu kami meminta DPP untuk mencabut SK yang baru diterbitkan dan segera membuat SK kepengurusan sesuai dengan usulan hasil Muscab,” katanya.
Menurutnya, jika ini tidak dilakukan akan menghambat dan mengganggu proses persiapan PPP dalam menghadapi pemilu 2024.
“Kami terus melakukan komunikasi dengan DPP, respon mereka cukup positif, sehingga kami akan segera melayangkan surat terkait hal ini,” katanya.