SERAYUNEWS – Rencana aksi buruh yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 22 November 2025 akhirnya diputuskan untuk ditunda. Apa penyebabnya?
Keputusan ini tentu memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik tentang penyebab demo buruh hari ini batal dan mengapa tanggal aksi harus digeser.
Penundaan ini bukan sekadar perubahan jadwal biasa, melainkan langkah strategis yang diambil oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI bersama Partai Buruh.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Presiden KSPI yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, ada alasan kuat mengapa aksi nasional tersebut tidak jadi digelar pada 22 November 2025.
Ia menegaskan bahwa tanggal tersebut bertepatan dengan hari Sabtu yang merupakan hari libur nasional bagi kantor pemerintahan, termasuk Istana Negara dan DPR RI.
Said Iqbal menjelaskan secara lugas bahwa mengadakan aksi pada hari libur dianggap tidak efektif.
Hal ini karena tuntutan buruh akan lebih tepat sasaran apabila disampaikan pada hari kerja saat aktivitas pemerintahan berlangsung.
“Dengan demikian, berarti istana dan DPR RI juga libur. Sehingga aksi dianggap tidak efektif yang akhirnya disepakati aksi akan dilaksanakan 24 November 2025,” terangnya.
Penjelasan tersebut menjadi dasar keputusan pemindahan jadwal aksi dari 22 November menjadi Senin 24 November 2025.
Artinya pembatalan bukan disebabkan oleh melemahnya gerakan buruh, melainkan strategi agar suara mereka tersampaikan kepada pihak yang tepat.
Walaupun jadwal berubah, substansi tuntutan para buruh tetap tidak bergeser.
Aksi ini fokus pada penolakan terhadap kenaikan Upah Minimum 2026 yang dihitung menggunakan formula pemerintah.
Berdasarkan perhitungan inflasi sebesar 2,65 persen serta pertumbuhan ekonomi 6,12 persen dalam periode Oktober 2024 sampai September 2025, kenaikan upah minimum versi pemerintah diperkirakan hanya sekitar 3,75 persen.
Dalam pemaparan Said Iqbal, rata rata upah minimum nasional tidak lebih dari tiga juta rupiah per bulan.
Dengan perhitungan kenaikan yang hanya sekitar 3,75 persen, buruh memperkirakan kenaikan yang diterima hanya sekitar sembilan puluh ribu rupiah per bulan.
“Rata-rata upah minimum per bulan di Indonesia (rata-rata 38 provinsi) adalah tidak lebih dari Rp 3 juta per bulan. Maka rata-rata kenaikan upah minimum adalah di kisaran Rp 90 ribu per bulan,” katanya.
Menurut KSPI, angka tersebut dinilai tidak cukup untuk menjaga daya beli buruh di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Oleh sebab itu, KSPI menawarkan tiga opsi besaran kenaikan yang dianggap lebih ideal.
Opsi pertama yaitu kenaikan sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen.
Opsi kedua yaitu 7,77 persen yang berasal dari gabungan inflasi dan indeks tertentu dikalikan pertumbuhan ekonomi.
Opsi ketiga yaitu kenaikan minimal 6,5 persen mengikuti kebijakan tahun lalu yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
KSPI menilai bahwa kondisi makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun ini relatif sama dengan tahun lalu sehingga kenaikan upah minimum seharusnya tidak lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Keputusan memindahkan aksi dinilai sebagai langkah yang lebih efektif.
Aksi yang digelar pada hari kerja memberikan peluang lebih besar bagi para buruh untuk menyampaikan tuntutan mereka langsung kepada pemerintah dan pembuat kebijakan.
Selain itu, penundaan ini juga memberi waktu tambahan bagi serikat pekerja di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan mobilisasi massa secara lebih terstruktur.
Jika aksi digelar pada hari libur, pesan yang disampaikan para buruh dikhawatirkan tidak masuk ke ruang pengambilan keputusan.
Dengan memilih hari Senin, KSPI berharap aksi dapat memberikan tekanan politik dan sosial yang lebih kuat.
Pada hari pelaksanaan 24 November 2025, aksi buruh akan berlangsung di berbagai kota industri di Indonesia.
Untuk wilayah Jakarta, pusat aksi akan diarahkan ke Istana Negara atau DPR RI.
Keputusan pemusatan massa di dua lokasi tersebut akan ditentukan sesuai dinamika lapangan pada hari pelaksanaan.
Di Bandung, aksi direncanakan berlangsung di Gedung Sate. Di Serang akan digelar di Kantor Gubernur Banten.
Di Semarang akan berpusat di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Di Surabaya, aksi akan dikonsentrasikan di Kantor Gubernur Jawa Timur dan diperkirakan dihadiri puluhan ribu buruh.
Kota industri besar lain seperti Batam, Banjarmasin, Samarinda, Medan, hingga Makassar juga akan menjadi lokasi aksi serempak.
Wilayah timur Indonesia juga tidak ketinggalan. Aksi akan digelar di Ternate, Ambon, Mimika, Merauke, Kupang, dan Lombok.
Menurut Iqbal, wilayah wilayah tersebut merupakan basis buruh industri yang juga memiliki tingkat partisipasi tinggi dalam isu pengupahan.
Dalam pesannya, Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi nasional ini merupakan bentuk peringatan keras agar pemerintah tidak gegabah dalam menentukan formula pengupahan.
Ia menegaskan bahwa para buruh tidak meminta sesuatu yang berlebihan.
Mereka hanya menuntut agar kebijakan pengupahan mencerminkan keadilan dan tidak menggerus daya beli pekerja.
Ia menegaskan bahwa apabila kebijakan yang diumumkan pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan buruh, aksi lanjutan akan kembali dilakukan.
Penyebab demo buruh hari ini tanggal 22 November 2025 batal adalah karena pertimbangan efektivitas aksi yang seharusnya ditujukan kepada lembaga pemerintah yang tidak beroperasi pada hari Sabtu.
Oleh sebab itu, KSPI memutuskan untuk memindahkan aksi ke hari kerja pada 24 November 2025.
Tuntutan tetap sama yaitu penolakan terhadap kenaikan upah minimum 2026 versi pemerintah yang dinilai terlalu kecil.
Penundaan aksi bukan tanda melemahnya gerakan melainkan strategi agar suara buruh tersampaikan lebih tepat sasaran.***
