SERAYUNEWS – Baru-baru ini tagar tolak Revisi UU TNI tengah menjadi trending topic di Twitter atau X.
Trendingnya tagar revisi RUU TNI di Twitter disebabkan oleh kabar bahwa DPR baru-baru ini menggelar rapat untuk melakukan revisi RUU TNI.
Polemik muncul setelah Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup bersama pemerintah terkait revisi aturan tersebut.
Akibatnya, tagar #TolakRUUTNI mendadak viral di media sosial, khususnya Twitter, sebagai bentuk protes dari berbagai kalangan masyarakat.
Kekhawatiran Kembalinya Dwifungsi ABRI
Sejumlah aktivis dan warganet menyuarakan keprihatinan mereka terhadap potensi dampak dari revisi ini.
alah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah kemungkinan kembalinya sistem Dwifungsi ABRI, yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru.
Sistem ini memungkinkan militer tidak hanya berperan dalam pertahanan negara, tetapi juga aktif di ranah pemerintahan dan politik sipil, yang dinilai dapat mengancam demokrasi.
Revisi ini memasukkan salah satu poin krusial, yaitu memperluas peran prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil.
Berdasarkan laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, saat ini terdapat lebih dari 2.500 prajurit aktif yang telah menduduki berbagai jabatan sipil.
Jika revisi ini disahkan, jumlah tersebut berpotensi meningkat, sehingga menimbulkan kekhawatiran publik akan semakin kuatnya pengaruh militer dalam kehidupan sipil.
Revisi Masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025
Dalam Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 yang diterbitkan pada 13 Februari 2025, revisi Undang-Undang TNI telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
Pemerintah menargetkan penyelesaian revisi ini sebelum DPR RI memasuki masa reses pada 21 Maret 2025.
Target penyelesaian yang terbilang cepat ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait transparansi dalam proses pembahasannya.
Gelombang Protes dan Tagar #TolakRUUTNI
Sebagai bentuk penolakan, sekelompok aktivis turun ke jalan dan menggelar aksi protes di depan Hotel Fairmont, tempat berlangsungnya rapat pembahasan revisi UU TNI.
Salah satu akun Twitter, @barengwarga, mengunggah foto aksi mereka dan menyatakan bahwa mereka memilih sahur di lokasi tersebut sebagai simbol perlawanan terhadap proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup.
Dalam unggahannya, akun tersebut menuliskan: “Hari ini kami sahur di depan Fairmont karena kami nggak bisa masuk untuk bertemu anggota dewan yang sahur di dalam setelah bahas RUU TNI secara tertutup. Kalo ada rapat lagi di hotel atau tempat tertutup, kami janji bakal gruduk lagi! #TolakRUUTNI.”
Tagar #TolakRUUTNI pun terus bergema di media sosial dengan ribuan cuitan yang menolak revisi ini.
Banyak yang berharap agar pemerintah dan DPR RI lebih transparan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan final.
Apakah Revisi Akan Tetap Dilanjutkan?
Hingga kini, perdebatan terkait revisi UU TNI masih berlangsung panas. Banyak pihak yang mendesak agar pemerintah dan DPR RI lebih terbuka dalam proses pembahasannya dan mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
Dengan berbagai protes yang terus bermunculan, publik kini menunggu apakah pemerintah tetap akan melanjutkan revisi ini atau justru mempertimbangkan untuk melakukan kajian ulang berdasarkan masukan dari masyarakat luas.
***
