SERAYUNEWS– Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah memiliki program prioritas 100 hari masa kerjanya. Pasalnya AHY hanya memiliki waktu sekitar 8 bulan untuk bertugas.
Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni menyebutkan, program 100 hari kerja Menteri AHY mulai diimplementasikan secara bertahap. Salah satu program yang akan dijalankan, yakni Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemberantasan Mafia Tanah.
Untuk Rakornas Pemberantasan Mafia Tanah rencananya akan dilakukan pada awal Maret 2024. Rakornas akan melibatkan kejaksaan, kepolisian, juga seluruh Kantah, dan Kanwil untuk mengidentifikasi kasus mafia tanah.
Pada Maret 2024, Kementerian ATR/BPN juga rencananya juga akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Forum ini akan mengundang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) seluruh Indonesia.
“Ini akan menjadi forum yang baik bagi Mas AHY untuk memperkenalkan diri sekaligus memberikan arahan, mau apa yang akan dikerjakan dalam 100 hari ke depan,” jelas Raja Juli Antoni dikutip dari laman resmi ATR/BPN, Senin (26/2/2024).
Didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, Raja Juli Antoni menjelaskan ada banyak pekerjaan yang ditargetkan selesai oleh Menteri ATR/Kepala BPN hingga Oktober 2024 mendatang.
Pihaknya menggarisbawahi beberapa hal penting yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Paska AHY dilantik, pihaknya diminta memimpin Rapat Pimpinan Eselon 1 yang bertujuan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang bisa diselesaikan satu tahun ke depan.
Kemudian yang masih ada masalah, dan bagaimana solusinya. Menindaklanjuti hasil pembahasan Rapim tersebut, Raja Juli Antoni menyampaikan Menteri AHY akan mulai mengunjungi sejumlah provinsi.
Satu di antaranya adalah Provinsi Bali. “Perintah beliau dalam waktu dekat ini, kami akan kunjungan ke Bali. Untuk meresmikan layanan Sertipikat (Tanah) Elektronik,” ucapnya.
“Minggu depan juga Mas AHY akan mengunjungi IKN sekaligus mengecek pekerjaan ATR/BPN terkait pengadaan tanah, untuk membantu (sesuai, red) amanah Pak Presiden untuk menyelesaikan IKN,” tambahnya.
