SERAYUNEWS – Polemik pengiriman delegasi mahasiswa dalam kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Ende, Gorontalo, dan Papua memicu gelombang protes di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Ratusan mahasiswa mengepung Gedung Rektorat Unsoed, Senin (22/6/2026), dan menuntut pimpinan kampus mengakui adanya kesalahan dalam pengiriman delegasi tersebut.
Aksi yang dipimpin Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed itu menjadi puncak kekecewaan mahasiswa terhadap sikap rektorat yang dinilai tidak sejalan dengan sikap kritis mahasiswa terhadap sejumlah program pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Presiden BEM Unsoed, Azza Febra Pramudika, mengatakan mahasiswa menuntut adanya pengakuan dari pihak universitas bahwa pengiriman delegasi mahasiswa dalam kunjungan kerja Wakil Presiden merupakan langkah yang keliru dan tidak boleh terulang.
“Kami menuntut agar tindakan yang telah dilakukan Universitas Jenderal Soedirman, khususnya oleh rektor, diakui sebagai sebuah kesalahan dan tidak kembali dilakukan di kemudian hari,” kata dia.
Menurut Azza, mahasiswa kecewa terhadap sikap birokrasi kampus yang dianggap tidak tegas di tengah kritik mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat.
Ia menegaskan mahasiswa akan terus mengawal komitmen rektorat agar persoalan tersebut tidak berhenti sebatas dialog sesaat.
Menanggapi aksi tersebut, Rektor Unsoed Prof. Dr. Ir. H. Akhmad Sodiq, M.Sc. Agr., IPU., ASEAN Eng mengatakan pihaknya telah mendengar seluruh tuntutan mahasiswa dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.
“Terkait tuntutan yang tadi disampaikan mahasiswa, semuanya sudah kami dengarkan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama,” katanya.
Menurut Sodiq, Universitas Jenderal Soedirman tetap berpegang pada prinsip Tridharma Perguruan Tinggi. Ia menegaskan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan pemerintah pusat, sedangkan peran perguruan tinggi berada pada aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Akhmad Sodiq menjelaskan, pengiriman mahasiswa dalam kunjungan kerja Wakil Presiden merupakan tindak lanjut atas surat resmi dari Sekretaris Jenderal yang meminta peserta untuk mendampingi kunjungan tersebut.
Menurutnya, surat tersebut tidak menjelaskan secara rinci agenda maupun lokasi kunjungan kerja.
Rektor juga membantah anggapan bahwa mahasiswa yang berangkat hanya menjadi pelengkap atau “aksesori” politik pemerintah.
Ia menyebut para mahasiswa tetap menjalankan fungsi kritis dengan menyusun resume hasil evaluasi lapangan yang disampaikan langsung kepada Wakil Presiden sebagai bahan masukan.
“Enam poin yang disampaikan mahasiswa itu menjadi sikap bersama yang perlu kita cermati. Namun posisi perguruan tinggi tetap berada dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi,” ujarnya.
Polemik ini bermula saat Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melibatkan lima mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua.
Salah satu mahasiswa yang ikut dalam rombongan tersebut adalah Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman.
Dari sisi pemerintah, keterlibatan mahasiswa itu disebut sebagai langkah untuk memperkuat pengawasan sekaligus menyempurnakan implementasi program nasional, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Aksi mahasiswa di Universitas Jenderal Soedirman menunjukkan adanya perdebatan mengenai posisi perguruan tinggi dalam merespons program pemerintah.
Mahasiswa menuntut independensi dan konsistensi sikap kritis kampus, sementara pihak rektorat menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil tetap berlandaskan prinsip Tridharma Perguruan Tinggi.
