PURWOKERTO, SERAYUNEWS – Kasus dugaan korupsi yang menyeret pimpinan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) memunculkan gelombang kekecewaan di kalangan mahasiswa. Di tengah persoalan hukum yang mengguncang jajaran rektorat, sejumlah mahasiswa juga mengeluhkan ketidakpastian layanan administrasi, terutama terkait pelaksanaan Wisuda Periode 162.
Bagi mahasiswa yang berada di penghujung masa studi, persoalan tersebut bukan sekadar isu yang terjadi di tingkat pimpinan kampus. Ketidakpastian jadwal wisuda, perubahan prosedur administrasi, hingga kendala pengurusan dokumen menjadi persoalan yang langsung dirasakan calon lulusan.
Situasi ini membuat sebagian mahasiswa mempertanyakan ketahanan sistem birokrasi di Unsoed. Mereka berharap persoalan yang terjadi di tingkat pimpinan tidak berujung pada terhambatnya pelayanan akademik bagi mahasiswa.
Salah seorang calon wisudawan, Lili, mengaku kecewa dan marah atas kasus yang menjerat pimpinan universitas. Menurut dia, kekecewaan tersebut semakin besar karena sosok tersebut telah memperoleh kesempatan memimpin selama dua periode.
“Kesel, marah banget pastinya karena diberi kesempatan dua periode tapi tetap enggak berubah, malah berulah,” ujar Lili pada Rabu (26/08/2026).
Mahasiswi lainnya, Amanda, menilai proses hukum tentu harus berjalan sebagaimana mestinya. Namun, ia berharap kondisi tersebut tidak membuat hak-hak akademik mahasiswa menjadi terabaikan.
Menurut Amanda, mahasiswa yang telah menyelesaikan kewajiban akademik tetap membutuhkan kepastian, terutama mengenai proses kelulusan dan wisuda. Sebab, banyak calon lulusan yang telah menyusun rencana untuk melanjutkan kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
Sementara itu, Lia mengaku dampak persoalan di tingkat pimpinan terasa hingga ke mahasiswa. Ia menilai posisi rektor memiliki peran penting dalam sejumlah kebijakan strategis kampus, termasuk proses yang berkaitan dengan penetapan agenda wisuda.
“Nyusahin banget,” kata Lia.
Keluhan tersebut kemudian berkembang menjadi pertanyaan mengenai sistem birokrasi kampus. Mahasiswa berharap pelayanan penting tidak berhenti hanya karena terjadi persoalan pada satu atau beberapa pejabat di jajaran pimpinan.
Persoalan yang terjadi juga kembali memunculkan kritik mahasiswa terhadap proses kepemimpinan di lingkungan kampus. Sebagian mahasiswa menilai aspirasi warga kampus, khususnya mahasiswa, perlu mendapatkan ruang yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.
Lia menyinggung proses pemilihan pimpinan kampus yang sebelumnya sempat memunculkan perbedaan antara suara mahasiswa dan hasil akhir yang menentukan jabatan rektor. Menurutnya, suara mahasiswa seharusnya tidak sekadar menjadi pelengkap dalam proses demokrasi kampus.
“Udah terima aja suara rakyat, enggak usahlah disama-samain kayak presiden sekarang. Kita sudah punya akal, bisa milih mana yang baik dan buruk,” ujarnya.
Amanda juga berharap Unsoed memiliki sistem birokrasi yang lebih terbuka dan responsif. Baginya, mahasiswa membutuhkan pelayanan yang jelas serta informasi yang mudah diakses, terutama dalam urusan akademik yang berkaitan langsung dengan masa depan mereka.
Di sisi lain, penunjukan Pelaksana Tugas atau Plt Rektor juga mendapat perhatian dari mahasiswa. Lili berharap pergantian atau pengisian jabatan tersebut tidak hanya menjadi langkah administratif untuk mengisi kekosongan, tetapi juga mampu memastikan seluruh pelayanan kampus tetap berjalan.
Keluhan paling banyak disoroti mahasiswa berkaitan dengan persiapan Wisuda Periode 162. Sejumlah calon wisudawan mengaku masih menunggu kepastian mengenai tanggal pelaksanaan wisuda.
Padahal, berdasarkan informasi yang beredar di kalangan mahasiswa, kuota peserta wisuda telah terpenuhi sejak 15 Agustus 2026. Namun hingga kini, kepastian mengenai jadwal resmi masih menjadi pertanyaan bagi calon lulusan.
Ketidakjelasan tersebut memicu berbagai spekulasi dan perbincangan di media sosial, termasuk di platform X. Mahasiswa yang telah menyelesaikan berbagai persyaratan akademik mengaku sulit membuat perencanaan karena belum mengetahui kapan wisuda akan dilaksanakan.
Bagi sebagian mahasiswa, kepastian tanggal bukan persoalan sepele. Ada orang tua yang harus mengajukan cuti kerja, sementara keluarga dari luar daerah bahkan perlu memesan tiket perjalanan dan tempat penginapan jauh-jauh hari.
Amanda mengatakan ketidakpastian itu juga berpengaruh terhadap rencana mahasiswa memasuki dunia kerja. Sejumlah calon lulusan ingin segera mendaftar pekerjaan, tetapi masih harus menyesuaikan jadwal dengan proses akhir pendidikan mereka.
Selain persoalan jadwal wisuda, mahasiswa juga menyoroti pelayanan di UPT Bahasa. Salah satu keluhan berkaitan dengan perubahan metode tes STEP yang sebelumnya menggunakan sistem Computer Based Test atau CBT menjadi Paper Based Test atau PBT.
Perubahan tersebut disebut terjadi secara mendadak dan menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa. Waktu penerbitan sertifikat yang sebelumnya dapat diperoleh dalam hitungan beberapa hari juga disebut menjadi lebih lama.
Lia menilai persoalan pelayanan tersebut perlu segera dibenahi. Menurutnya, mahasiswa membutuhkan prosedur yang konsisten serta informasi yang disampaikan sejak awal agar tidak perlu berulang kali mengurus persyaratan yang berubah.
Selain itu, terdapat pula keluhan mengenai pelayanan petugas yang dinilai kurang ramah. Kritik ini mencerminkan harapan mahasiswa agar seluruh unit pelayanan kampus dapat mengedepankan profesionalitas dalam melayani kebutuhan akademik.
Masalah lain yang dikeluhkan calon wisudawan adalah terkait persyaratan foto ijazah. Sejumlah mahasiswa mengaku menemukan adanya ketentuan penggunaan foto dari vendor tertentu yang sebelumnya tidak tercantum secara jelas dalam edaran resmi.
Kondisi tersebut membuat sebagian mahasiswa harus kembali mendatangi bagian registrasi untuk memastikan kelengkapan dokumen. Ketidakjelasan informasi dinilai membuat proses administrasi menjadi lebih panjang dan menyulitkan mahasiswa.
Mahasiswa berharap seluruh persyaratan wisuda dapat diumumkan secara lengkap sejak awal. Dengan demikian, calon wisudawan tidak perlu menghadapi perubahan informasi atau tambahan ketentuan ketika proses pengumpulan berkas telah berlangsung.
Persoalan teknis seperti metode tes bahasa, penerbitan sertifikat, hingga persyaratan foto ijazah dinilai perlu menjadi perhatian serius. Bagi mahasiswa, layanan administrasi yang sederhana dan jelas merupakan bagian penting dari tanggung jawab kampus kepada civitas academica.
Di tengah ketidakpastian tersebut, muncul pula usulan agar sistem pelaksanaan wisuda dievaluasi. Lia mengusulkan agar wisuda dapat dilakukan secara berkala, misalnya setiap dua bulan sekali, tanpa harus terlalu bergantung pada pemenuhan kuota peserta.
Menurutnya, sistem jadwal yang lebih teratur akan memberikan kepastian bagi mahasiswa dan keluarga. Calon lulusan dapat mempersiapkan kebutuhan administrasi, perjalanan, hingga rencana kerja dengan lebih baik.
Usulan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi penumpukan mahasiswa yang telah menyelesaikan studi tetapi masih menunggu jadwal wisuda. Bagi lulusan yang ingin segera mencari pekerjaan, kepastian waktu menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan langkah berikutnya.
Kasus dugaan korupsi yang mengguncang pimpinan kampus dan berbagai keluhan mengenai pelayanan administrasi kini menjadi momentum bagi Unsoed untuk melakukan pembenahan. Mahasiswa berharap penyelesaian persoalan hukum tidak hanya berakhir pada pergantian figur di pucuk kepemimpinan.
Lebih dari itu, mereka menginginkan perubahan pada sistem birokrasi agar pelayanan kampus tetap berjalan stabil, transparan, dan tidak bergantung pada satu sosok. Kepastian informasi, prosedur yang konsisten, serta pelayanan yang lebih responsif menjadi sejumlah harapan yang terus disuarakan mahasiswa.
Bagi para calon wisudawan, waktu terus berjalan. Di tengah penantian menyelesaikan satu bab kehidupan di kampus, mereka berharap Unsoed segera memberikan kepastian agar langkah menuju dunia berikutnya tidak terus tertahan di lorong panjang birokrasi. (reza nugraha)
