SERAYUNEWS – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pengesahan revisi UU Pilkada yang sedianya berlangsung hari ini, Kamis (22/8/2024) batal terselenggara.
Bukan pada Putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI setujui dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) pada Rabu (21/8/2024).
Dua Putusan MK tersebut, yakni yang pertama Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.
Kedua, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menetapkan usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun saat penetapan calon.
“Pengesahan revisi UU Pilkada yg direncanakan hari ini tanggal 24 Agustus, batal dilaksanakan. Oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada pada tgl 27 Agustus nanti yg akan berlaku adalah keputusan judicial review MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” ujar Dasco, dikutip serayunews.com dari cuitan akun X pribadinya @bang_dasco.
Tidak Penuhi Kuorum
Selanjutnya, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menjelaskan batalnya pengesahan revisi UU Pilkada ini, sebelumnya usai melalui mekanisme diskors pada Rapat Paripurna di DPR pada Kamis (22/8/2024) pagi.
Sebab, hanya dihadiri oleh sebanyak 176 orang anggota DPR, yang terdiri atas 89 orang hadir secara fisik dan 87 orang izin tidak menghadiri secara langsung.
Jumlah tersebut tentunya tidak memenuhi persyaratan kuorum karena kurang dari 50 persen plus 1 total jumlah anggota DPR RI sebanyak 575 anggota. Selain itu, kuorum juga tidak terpenuhi karena tidak dihadiri perwakilan dari seluruh fraksi partai.
“Batalnya pengesahan revisi uu pilkada pada saat awal rapat paripurna jam 10.00 wib, dipagi hari,” jelasnya lebih lanjut.
Putusan MK
Seperti kita ketahui, MK sebelumnya mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.
Putusan ini secara otomatis menghilangkan syarat pengumpulan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah untuk mencalonkan kepala daerah. Menggantinya dengan syarat minimal 6,5 hingga 10 persen tergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di setiap daerah.
Putusan lainnya, Nomor 70/PUU-XXII/2024, menetapkan usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun saat penetapan calon, berbeda dengan putusan sebelumnya yang menghitung usia saat pelantikan.
Sedangkan, Putusan Mahkamah Agung (MA) melalui putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 memiliki makna berbeda terhadap putusan MK No.70 di atas. Sehingga, syarat batas usia calon kepala daerah itu “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.”
Mari kita nantikan bersama perkembangan permasalahan ini sampai dengan Pendaftaran Calon Kepala Daerah hingga hari Selasa (27/8/2024) mendatang.
