SERAYUNEWS– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Kebijakan yang awalnya berfokus pada perluasan jangkauan penerima manfaat kini berkembang menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Transformasi tersebut mendapat perhatian dari pengamat kebijakan publik sekaligus Chairman Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok. Dia merupakan Kandidat Doktor di Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6/2026), ia menilai perubahan arah kebijakan yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membawa dampak besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.
Menurut Fadhil, fokus baru MBG tidak lagi sekadar mengejar capaian kuantitatif berupa jumlah penerima manfaat, tetapi lebih menitikberatkan pada kualitas makanan, higienitas, ketepatan sasaran, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
“Pergeseran paradigma dalam pelaksanaan MBG dari orientasi kuantitas menuju kualitas merupakan langkah strategis yang akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Fadhil menilai keputusan BGN untuk melakukan refocusing anggaran demi peningkatan kualitas layanan gizi merupakan kebijakan yang tepat. Langkah tersebut dinilai mampu memastikan setiap makanan yang diterima anak-anak Indonesia memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
Ia menegaskan bahwa kualitas makanan tidak boleh dikorbankan demi mengejar target administratif semata. Karena itu, penguatan pengawasan mutu menjadi bagian penting dalam implementasi program MBG ke depan.
Selain itu, prioritas program yang diarahkan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dinilai sebagai langkah konkret dalam memperluas akses gizi yang lebih merata.
“Pembangunan harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pangan bergizi,” kata Fadhil.
Salah satu aspek yang paling disoroti dalam transformasi MBG adalah penguatan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sekolah sebagai pusat ekonomi lokal.
Menurut Fadhil, standar mutu yang diterapkan BGN mendorong dapur sekolah untuk menggunakan bahan pangan segar yang berasal dari lingkungan sekitar. Kondisi ini membuka peluang kemitraan langsung antara sekolah dengan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM setempat.
Kebutuhan harian seperti beras, sayuran, telur, daging, dan ikan menjadi sumber permintaan baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pelaku usaha mikro.
“Ketika dapur sekolah membeli bahan pangan dari petani dan pelaku usaha lokal, maka anggaran negara akan berputar langsung di masyarakat. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan gizi, tetapi juga pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pola tersebut mampu memperpendek rantai distribusi pangan sehingga bahan makanan yang digunakan lebih segar, berkualitas, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih besar bagi produsen lokal.
Transformasi MBG juga menghadirkan peran baru bagi wali siswa. Jika sebelumnya mereka hanya menjadi penerima manfaat tidak langsung, kini mereka terlibat aktif dalam operasional dapur sekolah.
Fadhil menilai keterlibatan para orang tua, khususnya ibu-ibu dari keluarga prasejahtera, menjadi salah satu kunci keberhasilan program. Mereka dapat berpartisipasi sebagai tenaga dapur, pengelola bahan makanan, hingga pengawas kualitas pangan.
Model tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas layanan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru yang berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga.
Di sisi lain, wali siswa yang memiliki usaha rumahan atau aktivitas pertanian juga memperoleh kepastian pasar untuk menjual hasil produksinya kepada dapur sekolah.
“Program ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara keluarga memperoleh tambahan penghasilan,” katanya.
Selain wali siswa, guru dan manajemen sekolah juga memegang peran strategis dalam implementasi program MBG.
Fadhil menjelaskan bahwa guru tidak hanya bertugas mengawasi distribusi makanan, tetapi juga menjadi agen edukasi yang menanamkan budaya hidup sehat, disiplin, dan kecintaan terhadap produk pangan lokal.
Melalui kedekatan mereka dengan masyarakat sekitar, guru dinilai mampu membantu sekolah menjalin kerja sama dengan UMKM yang kredibel serta memastikan manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan warga setempat.
“Guru menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat sehingga ekosistem ekonomi yang terbentuk dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya.
Di akhir pemaparannya, Fadhil menyimpulkan bahwa sinergi antara kebijakan mutu BGN, profesionalisme dapur sekolah, pemberdayaan wali siswa, dan keterlibatan guru telah mengubah wajah Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, MBG kini tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan sosial, tetapi berkembang menjadi gerakan ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika dijalankan secara konsisten, MBG berpotensi menjadi model pembangunan berbasis komunitas yang memperkuat ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kemandirian pangan dari tingkat desa hingga nasional,” tutupnya.
