Banjarnegara, Serayunews.com
Musrenbang yang membahas Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 ini, dilakukan untuk menentukan arah pembangunan di Banjarnegara dalam mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang bermartabat dan sejahtera.
Plh Bupati Banjarnegara, Syamsudin mengatakan, kegiatan Musrenbang RKPD 2023 ini harus mengedepankan prinsip kebersamaan dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
“Kita menyadari bersama bahwa permasalahan pembangunan daerah dari masa ke masa akan terus ada, bahkan bisa jadi semakin banyak. Oleh karena itu, dengan keterbatasan kemampuan kita, maka ada sebuah prinsip semangat bersama yang perlu kita jaga,” kata Plh bupati, saat membuka acara Musrenbang RKPD di Pendopo Dipayudha Banjarnegara, Rabu (23/3/2022).
Menurutnya, dengan adanya semangat kebersamaan dalam Musrenbang ini diharapkan bisa menghasilkan perencanaan yang matang untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Banjarnegara semakin baik.
Sesuai dengan target pembangunan ke depan, rancangan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 ini akan fokus pada pemulihan perekonomian melalui peningkatan daya saing daerah, sehingga priorotas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, penguatan perekonomian daerah berbasis pertanian, peningkatan konektivitas antar wilayah, penanganan kemiskinan ekstrim dan pengurangan pengangguran, peningkatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kondusivitas wilayah.
“Prioritas tersebut diharapkan mampu untuk mencapai target indikator makro daerah yang kita tetapkan, diantaranya target pertumbuhan ekonomi diangka 4,50 persen hingga 5,50 persen, prosentase penduduk miskin sebesar 15,35 sampai dengan 14,35 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan naik mencapai angka 68,34,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Baperlitbang Banjarnegara, Yusuf Agung Prabowo mengatakan, Musrenbang ini merupakan satu tahapan dari proses penyusunan RKPD 2023. Sebelumnya telah dilaksanakan tahapan-tahapan lain, seperti Musrenbang desa/kelurahan, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan penjaringan pokok pikiran DPRD.
“Sampai dengan Selasa, 22 Maret 2022, masih ada 2.617 usulan yang termonitor dalam proses validasi OPD dengan 673 usulan telah masuk tahap verifikasi di Baperlitbang,” katanya.
Setelah kegiatan ini, tim penyusun dokumen akan segera menyempurnakan rancangan RKPD sesuai dengan berita acara Musrenbang. Harapannya, rancangan akhir RKPD nanti dapat disampaikan untuk difasilitasi Pemprov Jawa Tengah di bulan Mei 2022.
“Di saat yang sama, kita juga berharap permohonan izin pada Kemendagri untuk menetapkan RPD 2023-2026 segera turun sehingga kita bisa menetapkan perbup tentang RPD 2023-2026 sebagai dasar dalam penetapan perbup tentang RKPD kab banjarnegra 2023 nantinya,” katanya.
