SERAYUNEWS- Di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik geopolitik, Vietnam justru mengambil langkah tidak biasa dengan memangkas beban harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Kebijakan ini langsung menarik perhatian banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, karena dinilai berani dan cepat merespons tekanan ekonomi global. Lonjakan harga energi global dalam beberapa bulan terakhir sempat membuat harga solar di Vietnam melonjak hingga dua kali lipat.
Namun pemerintah negara tersebut tidak tinggal diam dan segera mengeluarkan serangkaian kebijakan strategis untuk meredam dampaknya terhadap masyarakat dan sektor industri.
Langkah Vietnam ini memunculkan pertanyaan besar: apakah strategi serupa bisa diterapkan di Indonesia? Sejumlah pakar ekonomi dan energi memberikan pandangan beragam terkait peluang hingga tantangan implementasinya di Tanah Air. Melansir berbagai sumber, berikut Serayunews sajikan ulasannya:
Vietnam memilih jalur kebijakan fiskal agresif dengan menghapus atau menurunkan sejumlah pajak yang melekat pada BBM. Salah satu langkah paling signifikan adalah penghapusan pajak lingkungan yang sebelumnya menjadi komponen besar dalam harga bensin dan solar.
Selain itu, pemerintah Vietnam juga mengatur ulang distribusi energi serta memberikan fleksibilitas kepada perusahaan energi dalam mengelola pasokan. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga di tengah lonjakan biaya impor minyak mentah.
Langkah cepat tersebut terbukti mampu meredam tekanan harga di tingkat konsumen, meski tetap dihadapkan pada risiko berkurangnya penerimaan negara dalam jangka pendek.
Konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama kenaikan harga minyak global. Vietnam sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi ikut terdampak langsung, terutama pada sektor transportasi dan industri.
Kenaikan harga solar yang sempat mencapai dua kali lipat menjadi alarm serius bagi pemerintah. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi memicu inflasi tinggi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, intervensi kebijakan fiskal menjadi pilihan utama untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
Kebijakan penghapusan pajak lingkungan memang efektif menurunkan harga BBM dalam waktu singkat. Namun, langkah ini juga memunculkan dilema baru, terutama terkait keberlanjutan fiskal dan komitmen terhadap isu lingkungan.
Pendapatan negara dari sektor pajak menjadi berkurang, sehingga pemerintah harus mencari sumber penerimaan lain untuk menutup defisit. Di sisi lain, kebijakan ini juga dinilai dapat memperlambat transisi energi bersih jika tidak diimbangi strategi jangka panjang.
Ekonom energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai bahwa kebijakan seperti Vietnam secara teoritis bisa diterapkan di Indonesia, namun membutuhkan perhitungan matang.
Menurut Fahmy, struktur APBN Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan antara subsidi dan penerimaan pajak. Jika pajak BBM diturunkan secara drastis, maka ruang fiskal bisa tertekan, terutama untuk pembiayaan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, ekonom dari INDEF, Bhima Yudhistira, menyebut Indonesia memiliki tantangan berbeda karena konsumsi BBM jauh lebih besar dibanding Vietnam. Hal ini membuat dampak fiskalnya akan lebih signifikan jika kebijakan serupa diterapkan.
Vietnam memiliki struktur ekonomi yang lebih fleksibel dalam hal kebijakan energi, dengan konsumsi domestik yang relatif lebih kecil. Sementara Indonesia memiliki populasi besar dengan kebutuhan energi tinggi yang sangat sensitif terhadap perubahan harga BBM.
Selain itu, sistem subsidi energi di Indonesia juga lebih kompleks karena menyangkut stabilitas sosial. Kenaikan atau penurunan harga BBM sering kali berdampak langsung pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Alih-alih meniru sepenuhnya, para pakar menyarankan Indonesia dapat mengadopsi sebagian strategi Vietnam dengan pendekatan yang lebih selektif, seperti:
1. Penyesuaian pajak BBM secara bertahap
2. Optimalisasi subsidi tepat sasaran
3. Diversifikasi energi alternatif
4. Efisiensi distribusi bahan bakar
5. Penguatan cadangan energi nasional
Langkah ini dinilai lebih realistis untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan kesehatan fiskal negara.
Penerapan kebijakan pemangkasan pajak tanpa kajian mendalam berisiko menimbulkan defisit anggaran yang besar. Selain itu, ketergantungan terhadap energi fosil bisa semakin meningkat jika harga dibuat terlalu murah.
Hal ini justru dapat menghambat upaya transisi menuju energi ramah lingkungan yang saat ini sedang didorong secara global.
Kebijakan Vietnam menunjukkan bahwa respons cepat pemerintah sangat penting dalam menghadapi krisis global. Keberanian mengambil keputusan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Namun, setiap negara memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, sehingga kebijakan tidak bisa diterapkan secara langsung tanpa penyesuaian.
Langkah Vietnam dalam menurunkan harga BBM di tengah krisis global menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan sebagai alat stabilisasi ekonomi. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kondisi masing-masing negara.
Bagi Indonesia, pendekatan yang lebih hati-hati dan terukur dinilai menjadi pilihan terbaik agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
