SERAYUNEWS – Pemerintah tengah mengkaji penerapan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama satu hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi energi, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Rencana ini muncul di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut rencananya akan mulai berjalan setelah libur Lebaran atau sekitar awal April 2026.
Penerapan WFH ini ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan juga pekerja swasta, meskipun sifatnya masih berupa imbauan.
Menurutnya, langkah ini akan mengurangi mobilitas masyarakat yang selama ini menjadi salah satu penyumbang konsumsi BBM.
Dengan berkurangnya aktivitas perjalanan ke kantor, pemerintah berharap terjadi penurunan signifikan dalam penggunaan energi.
Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini tidak terlepas dari kondisi global yang tengah bergejolak. Konflik antara Iran dan aliansi Amerika Serikat-Israel yang telah berlangsung selama beberapa pekan memicu ketidakpastian pasokan minyak dunia.
Situasi tersebut berdampak pada kenaikan harga minyak mentah global yang sempat menembus kisaran US$100 hingga US$117 per barel.
Meskipun sempat mengalami penurunan ke kisaran US$87 hingga US$93 per barel, harga kembali merangkak naik seiring meningkatnya tensi konflik.
Dalam konteks domestik, pemerintah berupaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap berada di bawah batas aman, yaitu 3 persen.
Oleh karena itu, berbagai langkah efisiensi mulai dipertimbangkan, termasuk penerapan sistem kerja fleksibel seperti WFH.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memperkirakan bahwa penerapan WFH satu hari dalam sepekan berpotensi mengurangi konsumsi BBM hingga 20 persen. Angka ini cukup signifikan dalam mendukung upaya penghematan energi nasional.
Presiden Prabowo Subianto, kabarnya turut memberikan perhatian terhadap kebijakan ini. Ia menilai efisiensi dari penerapan WFH dapat membantu menekan penggunaan energi secara keseluruhan.
Sejumlah pengamat ekonomi menilai dampak kebijakan ini terhadap pengurangan konsumsi BBM tidak akan terlalu besar.
Ekonom dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut bahwa konsumsi BBM nasional lebih banyak dipengaruhi oleh sektor logistik dan distribusi barang, bukan semata-mata mobilitas pekerja kantoran.
Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian pekerja tidak melakukan perjalanan ke kantor, aktivitas lain di luar pekerjaan tetap berlangsung. Hal ini berpotensi menggeser konsumsi energi dari sektor transportasi ke rumah tangga.
Selain itu, dari sisi produktivitas, dampak penerapan WFH tidak merata di semua sektor. Beberapa bidang pekerjaan dapat tetap berjalan efektif secara daring, namun ada pula yang berisiko mengalami penurunan koordinasi akibat keterbatasan interaksi langsung.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah masih terus mematangkan kebijakan ini sebelum penerapan secara luas.
Langkah ini dapat menjadi solusi jangka pendek dalam menghadapi tekanan global, tanpa mengganggu stabilitas produktivitas nasional.***
