SERAYUNEWS – WFH untuk ASN itu seperti apa? Pemerintah resmi memberlakukan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 1 April 2026.
Kebijakan ini menjadi perhatian publik karena mengubah pola kerja yang sebelumnya didominasi kehadiran fisik di kantor menjadi lebih fleksibel.
WFH untuk ASN diterapkan satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap hari Jumat. Kebijakan ini akan berlangsung selama dua bulan pertama sebagai masa uji coba sebelum dilakukan evaluasi lebih lanjut oleh pemerintah.
Penerapan sistem kerja ini merupakan bagian dari upaya transformasi birokrasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital.
WFH atau Work From Home dalam konteks ASN adalah sistem kerja di mana pegawai menjalankan tugas kedinasan dari rumah.
Meski tidak berada di kantor, ASN tetap wajib dalam kondisi siaga dan terhubung secara penuh dengan instansi tempat mereka bekerja.
Artinya, WFH bukan berarti kebebasan bekerja dari mana saja tanpa aturan. ASN tetap harus berada di rumah dan siap merespons tugas, arahan pimpinan, serta komunikasi dinas kapan pun diperlukan selama jam kerja.
Dalam praktiknya, pekerjaan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan berbagai perangkat digital.
Mulai dari rapat virtual, pelaporan kinerja, hingga koordinasi antarpegawai dilakukan melalui sistem berbasis teknologi.
Pemerintah menetapkan kebijakan ini dengan sejumlah tujuan strategis. Salah satunya adalah meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi beban operasional, termasuk penggunaan energi dan biaya transportasi.
Selain itu, WFH juga diharapkan dapat mendorong budaya kerja yang lebih fleksibel namun tetap berorientasi pada hasil.
Dengan sistem ini, kinerja ASN tidak lagi diukur dari kehadiran fisik, melainkan dari output yang dihasilkan.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mempercepat digitalisasi birokrasi.
Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski pegawai tidak selalu berada di kantor.
Kebijakan WFH tidak hanya berdampak pada pola kerja, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara.
Dengan berkurangnya mobilitas pegawai, penggunaan bahan bakar dan kendaraan dinas dapat ditekan.
Pemerintah juga mengombinasikan kebijakan ini dengan pengurangan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Langkah tersebut diharapkan mampu menghemat anggaran dalam jumlah signifikan.
Selain itu, pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan dorongan untuk menggunakan transportasi publik menjadi bagian dari upaya menciptakan mobilitas yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Meski berlaku luas, kebijakan WFH tidak diterapkan pada semua sektor. Beberapa bidang pelayanan publik tetap harus bekerja secara langsung di lapangan atau kantor.
Sektor seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta layanan vital lainnya tetap menjalankan sistem kerja normal. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Selain itu, sektor strategis seperti energi, transportasi, logistik, dan keuangan juga tidak termasuk dalam kebijakan WFH karena membutuhkan kehadiran fisik untuk menjaga operasional tetap berjalan.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tercipta pola kerja yang lebih modern, efisien, dan berbasis kinerja.
ASN pun dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di era digital.
Nah itu dia penjelasan lengkap tentang WFH untuk ASN.***
