SERAYUNEWS– Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman (AMPPS) menutup rangkaian kunjungan di Jakarta dengan audiensi penting bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), Ahmad Muzani. Pertemuan ini menjadi tonggak strategis dalam upaya AMPPS memperjuangkan penghargaan negara terhadap tempat kelahiran Panglima Besar Jenderal Soedirman.
Audiensi yang berlangsung di Gedung MPR-RI,Senin (6/10/2025) tersebut dibuka oleh Sunaryo, penasihat AMPPS, Sunaryo menyampaikan bahwa kedatangan rombongan bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat Purbalingga serta meminta arahan dari Ketua MPR-RI terkait langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh.
Dua juru bicara AMPPS, Yudhia Patriana dan Agus Sukoco, memaparkan secara rinci aspirasi masyarakat Purbalingga. Yudhia mengisahkan perjalanan rombongan yang dimulai dari Purbalingga pada Minggu malam dan tiba di Jakarta pada Senin dini hari. Kegiatan diawali dengan aksi spiritual di Patung Jenderal Soedirman di Jalan Jenderal Soedirman, dilanjutkan dengan audiensi bersama Menteri Sekretaris Negara, dan ditutup dengan pertemuan legislatif bersama Ketua MPR-RI.
Dalam pertemuan tersebut, AMPPS menyampaikan empat poin utama permohonan kepada Ketua MPR-RI, masing-masing:
– Perbaikan Infrastruktur Jalan Strategis
Jalur penghubung Pemalang-Purbalingga-Banjarnegara yang melewati tempat lahir Jenderal Soedirman diusulkan untuk ditingkatkan sebagai akses sejarah dan ekonomi.
– Pembangunan Kawasan Pendidikan Militer Terintegrasi
AMPPS mengusulkan pendirian fasilitas pendidikan militer seperti Secapa, Secaba, Secata, atau pusat pelatihan bela negara di wilayah Purbalingga.
– Pengembangan Industri Cabang PINDAD
Pembukaan cabang industri pertahanan seperti produksi komponen senjata atau kendaraan militer yang dapat melibatkan tenaga kerja sipil lokal.
– Optimalisasi Bandara Panglima Besar Jenderal Soedirman
AMPPS mendorong pemanfaatan bandara sebagai simpul transportasi dan penggerak ekonomi regional.
Yudhia juga menyoroti ketimpangan perhatian terhadap tempat kelahiran Jenderal Soedirman, yang belum mendapat pengakuan setara dengan daerah lain seperti Pacitan, meskipun nama Soedirman telah diabadikan di berbagai jalan protokol nasional.
Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR-RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa Jenderal Soedirman adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar aspirasi AMPPS dapat direalisasikan. Muzani menyambut baik gagasan pembangunan kawasan pendidikan militer terintegrasi dan berkomitmen untuk segera mengkomunikasikan hal tersebut kepada Panglima TNI.
