Hal tersebut disampaikan, oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiadi Senin (18/1/2021). menurutnya, pembangunan yang memakan biaya sampai Rp 40 miliar itu menggunakan dua tahun anggaran. Di tahun 2020 sudah dianggarkan Rp 15 miliar.
Beberapa item pekerjaan anggaran itu, diantaranya pekerjaan persiapan, pembongkaran, pondasi tiang pancang dan pekerjaan struktur lantai I.
“Sedangkan untuk tahun 2021 ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk pembangunan pekerjaan selanjutnya. Diantaranya, persiapan, struktur lantai II, struktur atap, arsitektur, MEP (Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing), Interior, Pengadaan dan Pemasangan Furnishing, Pengadaan dan Pemasangan Sistem Informasi dan Digitalisasi,” kata Budi saat video conference bersama Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi.
Terminal Bobotsari rencananya akan dibangun di lahan seberang jalan raya dari lokasi terminal yang ada sekarang. Bangunan terminal dan ruang tunggu penumpang yang akan dibangun, berupa bangunan dua lantai. Terminal Tipe A ini juga tentunya akan dilengkapi dengan kios-kios. “Rencananya akan disediakan 89 kios, namun jumlah awal baru akan disediakan 40 kios,” ujarnya.
Dia menambahkan, terminal Bobotsari merupakan salah satu terminal tujuan dan pemberangkatan penumpang yang cukup ramai di Purbalingga. Tercatat per hari ada kedatangan/keberangkatan bus AKAP sebanyak 30 bus per hari, 45 bus AKDP per hari, 367 unit angkudes per hari, 50 unit angkot per hari.
Sementara itu, Bupati Tiwi menyampaikan harapannya untuk segera terealisasi pembangunannya. Hal itu akan sangat mendukung peningkatan akses dan koneksitas wilayah Kabupaten Purbalingga dengan wilayah lain dari sisi transportasi darat.
Dijelaskan, bahwa 3 dari 4 bidang tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Terminal Bus Tipe A Bobotsari, sudah diserahterimakan dari Pemerintah kabupaten Purbalingga ke Kementerian Perhubungan.
“Sedangkan yang 1 bidang tanah lagi telah selesai di sertifikatkan dan dalam waktu dekat kami rencanakan akan segera kami serah terimakan ke Kementerian Perhubungan,” kata Tiwi.
