Advertisement
Advertisement
Purwokerto, serayunews.com
Ketua Komisi II DPRD Banyumas ini, sejak awal menjadi anggota dewan sudah konsisten dengan niatnya untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan. Berasal dari daerah pemilihan (dapil) yang merupakan wilayah pinggiran, Subagio merasa terpanggil untuk memperjuangkan masyarakat desa mendapatkan pemerataan pembangunan.
“Pada periode pertama saya duduk di DPRD, telepon baru ada di kantor desa saja, aspal di desa sekitar saya juga terpendek. Jalan-jalan desa masih dominan jalan tanah dan bebatuan. Saya merasa hal ini tidak adil untuk masyarakat desa. Terlebih masih ada desa-desa yang terisolir karena akses jalan yang sangat terbatas. Karena itu saya terpanggil untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan sampai ke desa-desa,” tuturnya.
Lebih lanjut Subagio mengatakan, Banyumas merupakan kabupaten, sehingga mayoritas wilayah terdiri dari desa-desa. Sudah seharusnya desa menjadi prioritas pembangunan. Terlebih saat wilayah perkotaan yang terdiri dari kelurahan-kelurahan sudah maju dan tertata. Maka saatnya pemerintah daerah memberikan perhatian untuk desa-desa.
Menurut ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Banyumas ini, masih banyak hal di desa yang membutuhkan campur tangan pemerintah. Misalnya terkait jalan, irigasi, listrik, dan lainnya. Untuk kondisi sekarang desa sudah mulai mendapatkan anggaran sendiri, lanjutnya, tetap perlu campur tangan pemerintah daerah. Terutama terkait akses jalan kabupaten menuju desa.
“Berkat perjuangan kawan kami di DPR RI, Budiman Sudjatmiko, sekarang desa sudah mendapatkan alokasi anggaran. Meskipun begitu tetap butuh campur tangan pemerintah. Sehingga tetap harus ada pemerataan pembangunan sampai ke desa-desa,” katanya.
Sedikit bernostalgia, Subagio bercerita kondisi Desa Karangtengah dan Desa Jambu, Kecamatan Wangon yang dulu terisolir dengan akses jalan yang terbatas dan harus memutari pegunungan. Melihat kondisi itu, sebagai wakil rakyat dari dapil wilayah tersebut, Subagio kemudian memperjuangkan pembangunan jembatan yang membuka akses kedua desa tersebut.
“Saya mendampingi masyarakat desa tersebut sejak masih terisolir, jalan masih tanah, hingga sekarang mereka sudah menikmati jalan beraspal, akses jalan terbuka dan perekonomian warga desa terus berkembang. Para petani tidak lagi kesulitan dalam menjual hasil pertanian karena akses jalan sudah bagus, anak-anak sekolah juga lebih bersemangat, desa menjadi lebih ramai dan ekonomi bergeliat,” jelas Bagio.
Tiga periode menjadi wakil rakyat, Subagio mengaku semua perjalanan dalam menjalankan tugas membawa kesan tersendiri. Namun, yang paling terasa adalah saat ia berhasil menyelesaikan keluhan masyarakat, menuntaskan sampai ada jalan keluar dan masyarakat terbantu.
“Fungsi dan kewenangan anggota DPRD itu terbatas, tidak dipungkiri seringkali implementasi kita terhambat dengan political will dari eksekutif, karena persepsi dan persprektif dalam memandang suatu permasalahan berbeda dan kita tidak memiliki kewenangan sampai tahap eksekusi kebijakan. Sehingga ketika ada keluhan masyarakat yang dapat kita tuntaskan, hal tersebut sangat berarti bagi kita,” ucapnya.
