Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas Rachmat Imanda mengatakan, kunjungan kali ini merupakan penguatan dari tugas legislatif dalam memberikan masukan kepada eksekutif. Untuk itu pihaknya harus mempunyai bahan untuk perbandingan guna meningkatkan pengelolaan BUMD di Kabupaten Banyumas.
“Pertimbangannya kami ke Cilacap ini karena jumlah penduduk hampir sama dengan Banyumas. Kemudian juga terdapat kawasan industri yang besar, serta mempunyai kawasan industri BUMD-nya,” katanya kepada serayunews.com, Rabu Rabu (19/5/2021).
Selain itu, kata dia, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetorkan juga besar. Ditambah lagi jumlah Perumda pun lebih banyak. Serta jenis usaha yang beragam, dengan berbagai jenis usaha yang tidak semua daerah miliki.
“Dengan demikian kami berharap apa yang menjadi nilai unggulan disini bisa diimplementasikan di tempat kami. Karena nantinya sangat bermanfaat bagi daerah, serta meningkatkan perekonomian di wilayah kami,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Cilacap Arida Puji Hastuti mengatakan, Pemkab Cilacap sendiri memiliki sedikitnya sepuluh perusahaan BUMD dan dibagi menjadi tiga kategori, antara lain yang sahamnya penuh milik Pemkab, kemudian yang sharing sahamnya dengan Pemprov serta dengan BUMN.
“Yang murni milik Pemkab misalnya PDAM, Grafika Indah, Kawasan Industri Cilacap. Sedangkan dengan Pemprov misalnya BPR BKK dan Bank Jateng, serta dengan BUMN ada satu yaitu Kawasan Industri Wijayakusuma yang terletak di Semarang dan Kendal. Semuanya alhamdulillah menghasilkan, yang jelas komunikasi harus terjalin dengan baik diantara pemegang saham,” jelasnya.
