SERAYUNEWS – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp393 miliar tidak menyurutkan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tetap menggenjot pembangunan infrastruktur, khususnya sektor jalan.
Di tengah tekanan fiskal, Pemkab Cilacap menegaskan komitmen menjaga kualitas layanan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman saat memberikan arahan dalam apel bersama di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Cilacap, Jumat (30/1/2026).
Syamsul menegaskan, tahun 2026 menjadi momentum penguatan infrastruktur daerah meskipun pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan fiskal.
Menurut Syamsul, sektor infrastruktur, khususnya jalan, masih menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Cilacap. Ia menyebut, sebagian besar aduan masyarakat berkaitan dengan kondisi jalan.
“Sebanyak 70 persen keluhan masyarakat itu terkait infrastruktur, khususnya jalan. Meski ada tekanan fiskal, anggaran jalan sebesar Rp 130 miliar tetap kami pertahankan secara optimal, termasuk tambahan untuk infrastruktur jalan desa,” ujar Syamsul.
Syamsul menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kewenangan pembangunan jalan desa kini resmi ditarik ke DPUPR Kabupaten Cilacap.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan capaian belanja infrastruktur sekaligus mempercepat perbaikan akses jalan di wilayah perdesaan.
Untuk mempercepat respons terhadap aduan masyarakat, Syamsul juga mendorong DPUPR membentuk tim respons cepat penanganan jalan rusak.
Tim ini ditargetkan mampu menangani keluhan pemeliharaan jalan secara lebih sigap dan terukur.
Saat ini, tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Cilacap telah mencapai 82 persen. Pemerintah daerah juga terus melobi dukungan anggaran dari pemerintah pusat, antara lain melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah serta penataan kawasan Titik Nol Cilacap.
Sementara itu, Kepala DPUPR Kabupaten Cilacap, Wahyu Ari Pramono, melaporkan bahwa pada tahun anggaran 2026 pihaknya mengelola dana sebesar Rp252 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan ke enam bidang teknis dan sekretariat untuk mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan.
“Di subbidang Bina Marga terdapat sekitar 85 kegiatan, dan 25 kegiatan di antaranya sudah mulai berjalan,” kata Wahyu.
Untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, DPUPR Kabupaten Cilacap memperkenalkan inovasi Sistem Informasi Kinerja Aktual (SimKiat).
Aplikasi ini terintegrasi dengan Command Center sehingga progres pembangunan dan kinerja DPUPR dapat dipantau secara real time, baik oleh pimpinan daerah maupun masyarakat.
Bupati Syamsul Auliya Rachman juga mengingatkan seluruh pegawai DPUPR agar menjaga soliditas dan terus meningkatkan kinerja.
Dengan struktur birokrasi serta besaran anggaran yang dikelola, ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus dijalankan secara optimal sepanjang 2026.
