SERAYUNEWS– Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat. Mereka dinilai telah menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Keprihatinan itu merupakan isi Petisi Bulaksumur yang dibacakan Prof Koentjoro sebagai Perwakilan Civitas Akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (31/1/2024). Civitas akademika itu terdiri dari Guru Besar, Dosen, Mahasiswa, serta Alumni UGM.
Menurut Prof Koentjoro, Petisi Bulaksumur disampaikan, setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir. Ini sekaligus mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri UGM.
“Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial,” ungkapnya dalam petisi yang dibacakan.
Pihaknya juga menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam
masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi dia juga merupakan bagian dari Keluarga Besar UGM.
Adanya pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.
Hal ini merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip
demokrasi. “Presiden Joko Widodo sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri
UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi,” jelasnya.
Hal ini agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada, ..Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti ‘tuk Ibu
Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara…,” jelasnya.
Menurutnya, alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung
tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.
Karena itu, melalui petisi ini, segenap Civitas Akademika UGM meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden. Termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi.
Selain itu mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. “Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral,” pintanya.
Hal ini merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.
Petisi Bulaksumur itu ditutup dengan kata-kata Proklamator Ir Soekarno. “Gadjah Mada adalah sumbermu. Gadjah Mada adalah mata airmu. Gadjah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawanya ketiadaan amalan atau rawanya kemuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian kepada negara dan tanah air yang berirama, bergelombang, bergelora.”
