SERAYUNEWS – Pengelolaan kawasan hutan di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama terkait maraknya penguasaan lahan secara ilegal dan alih fungsi hutan tanpa izin.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH.
Satgas ini hadir sebagai tim khusus yang bertugas memastikan kawasan hutan tetap berada di bawah kendali negara serta dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pembentukannya dilandasi oleh kebutuhan mendesak untuk menertibkan penggunaan lahan yang melanggar hukum sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengamankan aset negara yang bernilai besar, termasuk potensi kerugian akibat aktivitas ilegal di sektor kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan.
Pembentukan Satgas PKH didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Aturan tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam melakukan penertiban kawasan hutan secara nasional.
Keberadaan satgas ini tidak terlepas dari berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Praktik ilegal seperti pembukaan lahan tanpa izin, penambangan liar, hingga penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan komersial tanpa legalitas menjadi faktor utama dibentuknya tim ini.
Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Secara umum, Satgas PKH memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan aturan di kawasan hutan. Tugas utamanya mencakup penertiban penggunaan lahan yang tidak sesuai ketentuan serta pengembalian kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal kepada negara.
Satgas ini juga berperan dalam menindak berbagai aktivitas tanpa izin, seperti perkebunan dan pertambangan ilegal. Selain itu, mereka melakukan pendataan serta verifikasi terhadap lahan yang diduga melanggar aturan.
Tidak hanya berhenti pada penindakan, Satgas PKH juga mendorong pemulihan kawasan hutan agar dapat kembali berfungsi secara optimal.
Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
Keberadaan Satgas PKH memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama dalam mengamankan aset negara. Bahkan, hasil penertiban yang dilakukan disebut mampu menyelamatkan nilai yang setara dengan sebagian besar anggaran negara.
Selain aspek ekonomi, peran satgas ini juga penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan menertibkan penggunaan kawasan hutan, risiko kerusakan lingkungan dapat diminimalisir.
Pengawasan yang dilakukan juga mencakup berbagai sektor, mulai dari kehutanan hingga pertambangan. Hal ini memastikan bahwa seluruh aktivitas yang berlangsung di kawasan hutan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Satgas PKH merupakan tim lintas instansi yang melibatkan berbagai lembaga negara. Struktur organisasi satgas ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu tim pengarah dan tim pelaksana.
Tim pengarah berisi pejabat tinggi negara yang bertugas menentukan kebijakan dan strategi penertiban. Mereka berasal dari berbagai kementerian terkait, seperti sektor kehutanan, lingkungan hidup, hingga bidang ekonomi.
Sementara itu, tim pelaksana bertugas menjalankan operasi di lapangan. Unsur yang terlibat antara lain Kejaksaan, TNI, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta sejumlah kementerian teknis seperti ATR/BPN, ESDM, pertanian, dan keuangan.
Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi kunci utama dalam memastikan penertiban berjalan efektif dan menyeluruh.
Demikian informasi tentang tugas satgas PKH. Semoga bermanfaat.***
