SERAYUNEWS- Wacana penerapan work from home (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan publik.
Di tengah tekanan mobilitas dan konsumsi energi yang tinggi, sejumlah pakar menilai kebijakan ini memang efektif, namun hanya dalam jangka pendek.
Pemerintah mulai mengkaji skema kerja fleksibel, termasuk opsi satu hari kerja dari rumah sebagai langkah strategis untuk mengurangi kemacetan dan konsumsi BBM harian.
Terutama di kota-kota besar, kebijakan ini dianggap mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi secara signifikan. Namun, sejumlah ekonom dan pakar energi mengingatkan bahwa WFH bukan solusi jangka panjang.
Ada banyak faktor lain yang lebih kompleks dalam persoalan energi nasional, mulai dari infrastruktur transportasi hingga pola perilaku masyarakat. Melansir berbagai sumber, berikut Serayunews sajikan ulasannya:
Ekonom Senior Faisal Basri menilai bahwa kebijakan WFH memang mampu menurunkan konsumsi BBM dalam jangka pendek karena berkurangnya mobilitas masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa dampak tersebut tidak akan bertahan lama jika tidak dibarengi kebijakan struktural.
Menurutnya, penghematan BBM dari WFH hanya bersifat temporer dan tidak menyentuh akar persoalan utama, yaitu ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Ia juga menyoroti bahwa tanpa perbaikan sistem transportasi publik, konsumsi BBM akan tetap tinggi dalam jangka panjang.
Faisal Basri menambahkan bahwa solusi energi harus berbasis sistem, bukan sekadar perubahan pola kerja. Jika tidak, kebijakan seperti WFH hanya menjadi penahan sementara tanpa dampak signifikan terhadap ketahanan energi nasional.
Pakar transportasi Djoko Setijowarno menyebut bahwa penerapan WFH memang terbukti mampu mengurangi volume kendaraan di jalan. Hal ini secara langsung berdampak pada penurunan konsumsi BBM dan tingkat kemacetan.
Namun, ia menilai efek tersebut sangat bergantung pada konsistensi kebijakan. Jika WFH hanya diterapkan sesekali atau tidak merata, maka dampaknya akan cepat hilang dan tidak berkelanjutan.
Djoko juga menyoroti bahwa sebagian masyarakat justru menggunakan waktu WFH untuk aktivitas lain di luar rumah. Hal ini membuat potensi penghematan BBM menjadi tidak optimal.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa penghematan BBM yang berkelanjutan harus difokuskan pada perbaikan sistem transportasi.
Ia menyebut bahwa transportasi publik yang efisien dan terintegrasi akan memberikan dampak jauh lebih besar dibandingkan kebijakan WFH. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga menjadi solusi jangka panjang yang perlu didorong.
Fabby menilai bahwa WFH hanya bisa menjadi pelengkap kebijakan, bukan solusi utama. Tanpa perubahan sistemik, konsumsi BBM akan tetap tinggi meskipun WFH diterapkan secara luas.
Seiring berkembangnya wacana ini, pemerintah mempertimbangkan skema satu hari WFH dalam seminggu. Kebijakan ini dinilai lebih realistis karena tidak mengganggu produktivitas kerja secara signifikan.
Dengan pendekatan ini, pengurangan mobilitas tetap bisa terjadi tanpa mengorbankan efektivitas operasional perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memiliki fleksibilitas dalam mengatur sistem kerja sesuai kebutuhan.
Meski begitu, implementasi kebijakan ini tetap memerlukan evaluasi berkala agar tujuan penghematan BBM dapat tercapai secara optimal.
Penerapan WFH di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah.
Selain itu, budaya kerja di Indonesia yang masih mengutamakan kehadiran fisik menjadi kendala tersendiri. Banyak perusahaan yang masih meragukan efektivitas kerja jarak jauh dalam menjaga kinerja karyawan.
Hal ini membuat penerapan WFH tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor.
Menariknya, sejumlah pakar juga menyoroti dampak lain dari WFH, yaitu peningkatan konsumsi energi rumah tangga. Penggunaan listrik untuk perangkat kerja meningkat seiring aktivitas yang dilakukan dari rumah.
Hal ini menunjukkan bahwa penghematan BBM tidak selalu berarti penghematan energi secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, justru terjadi pergeseran konsumsi energi dari sektor transportasi ke sektor rumah tangga.
Oleh karena itu, kebijakan energi perlu dilihat secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak baru yang tidak diinginkan.
WFH terbukti memberikan manfaat dalam menekan konsumsi BBM, terutama dalam jangka pendek. Namun, para pakar sepakat bahwa kebijakan ini tidak bisa menjadi solusi utama tanpa dukungan kebijakan lain yang lebih komprehensif.
Pengembangan transportasi publik, transisi energi bersih, serta perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem energi yang berkelanjutan di Indonesia.
Dengan mempertimbangkan berbagai pandangan dari ekonom seperti Faisal Basri hingga pakar energi seperti Fabby Tumiwa, jelas bahwa WFH hanyalah bagian kecil dari solusi besar yang dibutuhkan.
Pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan akan jauh lebih efektif dibandingkan mengandalkan satu kebijakan tunggal. Ke depan, kombinasi strategi dinilai menjadi jalan terbaik dalam menghadapi tantangan energi nasional.
