SERAYUNEWS – Setelah melantik enam pejabat eselon II baru pada Rabu (5/11/2025), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas masih menyisakan dua jabatan strategis yang belum terisi.
Kedua posisi tersebut adalah Staf Ahli Bidang Hukum dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan, pihaknya tidak ingin terlalu lama membiarkan kekosongan tersebut.
Ia memastikan proses seleksi terbuka atau lelang jabatan akan segera digelar dalam waktu dekat.
“Segera. Segera diisi,” ujar Sadewo saat ditemui usai pelantikan enam pejabat eselon II di Smartroom Graha Satria, Rabu (5/11/2025).
Sadewo mengakui, mencari figur yang benar-benar pas untuk menduduki jabatan strategis saat ini tidak mudah.
“Sekarang ini memang agak susah ya cari yang benar-benar pas,” tambahnya.
Menurut Sadewo, salah satu penyebab sulitnya mencari pejabat yang tepat adalah akibat kebijakan masa lalu yang sempat melarang rekrutmen ASN dalam waktu lama.
Hal itu menimbulkan kondisi “loss generation” — di mana ada satu periode kehilangan stok sumber daya manusia potensial dalam birokrasi.
“Karena dulu sempat ada generasi yang hilang. Karena ada aturan tidak boleh merekrut ASN, akhirnya banyak posisi yang lepas begitu saja,” jelasnya.
Meski dua posisi masih kosong, enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lainnya telah resmi diisi.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Smartroom Graha Satria dan dipimpin langsung oleh Bupati Banyumas.
Sadewo menegaskan, rotasi dan promosi jabatan adalah hal wajar dalam birokrasi untuk menciptakan penyegaran serta mempercepat inovasi pelayanan publik.
“Rotasi jabatan itu hal wajar. Tujuannya untuk penyegaran dan pengembangan wawasan agar bisa mempercepat realisasi visi dan misi daerah,” ujarnya.
Bupati memastikan dua posisi tersisa — terutama Kepala Bapenda, yang berperan penting dalam optimalisasi pendapatan daerah — akan menjadi prioritas pengisian berikutnya.
Pemkab Banyumas berharap pejabat terpilih nantinya memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan manajerial untuk memperkuat kinerja fiskal daerah.
Dengan langkah cepat tersebut, diharapkan roda pemerintahan Banyumas tetap berjalan stabil dan pelayanan publik tidak terganggu.
