SEMARANG, SERAYUNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota dan berbagai pemangku kepentingan terus mempercepat distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau 2026.
Hingga 24 Juli 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 6,8 juta liter air bersih telah disalurkan kepada masyarakat di 25 kabupaten/kota yang mengalami kekeringan.
Distribusi tersebut menyasar 61.139 kepala keluarga (KK) atau sekitar 184.643 jiwa, dengan Kabupaten Klaten, Pemalang, dan Banjarnegara menjadi tiga daerah penerima distribusi air bersih terbesar.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Tengah, distribusi air bersih berasal dari berbagai sumber pendanaan dan kolaborasi lintas instansi.
Sebanyak 4.853.800 liter air bersih berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah serta pemerintah kabupaten/kota. Sementara 1.951.500 liter lainnya merupakan bantuan dari program CSR, PMI, TNI, Polri, dan berbagai instansi lainnya.
Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan hingga 24 Juli 2026 terdapat 25 kabupaten/kota, 83 kecamatan, dan 148 desa yang terdampak musim kemarau.
Selain itu, 11 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
“Masih ada sisa ketersediaan air bersih sekitar 40 juta liter dari total 44,9 juta liter yang disediakan oleh APBD Kabupaten/Kota. Terkait dengan air bersih ini masih mumpuni karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia,” beber Bergas saat melaporkan kondisi terkini kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Senin (27/7/2026).
BPBD Jawa Tengah memastikan pasokan air bersih masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Selain dukungan APBD, distribusi air bersih juga diperkuat oleh bantuan dari TNI, Polri, PMI, dunia usaha, dan berbagai lembaga lainnya sehingga penyaluran dapat terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain kekeringan, musim kemarau juga memicu peningkatan kasus kebakaran di berbagai daerah di Jawa Tengah.
BPBD mencatat, sejak 5 Juni hingga 19 Juli 2026 terjadi 275 kejadian kebakaran, yang terdiri atas:
56 kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
219 kebakaran gedung dan rumah
Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai Rp607 juta, sedangkan kebakaran gedung dan rumah menimbulkan kerugian hingga sekitar Rp27 miliar.
“Karhutla ini paling banyak terdampak itu lahan, utamanya lahan tebu. Jumlah kerugian karhutla Rp607 juta, kerugian kebakaran gedung dan rumah sampai Rp27 miliar. Karhutla ini yang perlu diantisipasi oleh daerah,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemerintah daerah telah diminta melakukan langkah mitigasi sejak awal musim kemarau, mulai dari pemetaan wilayah rawan hingga penyiapan distribusi air bersih.
Menurutnya, kebutuhan air bersih masyarakat hingga saat ini masih dapat dipenuhi dan tantangan utama adalah mempercepat proses distribusi ke daerah terdampak.
“Intinya kebutuhan air bersih masih cukup, tinggal distribusi ya,” katanya saat rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) bersama seluruh kepala OPD, BUMD, dan BLUD.
Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemprov Jawa Tengah juga fokus menjaga ketersediaan air untuk sektor pertanian guna mendukung target peningkatan produksi padi pada 2026.
Luthfi mengungkapkan pemerintah telah mengajukan bantuan pompa air kepada Menteri Pertanian dan kini tinggal menunggu proses tindak lanjut dari Dinas Pertanian dan Peternakan agar bantuan segera disalurkan.
“Kemarin saya sudah ajukan ke Menteri Pertanian untuk bantuan pompa air. Sudah disetujui, tinggal nanti Dinas Pertanian dan Peternakan menindaklanjuti agar bisa segera dikirim,” kata Luthfi.
