SERAYUNEWS – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus melaju. Meski demikian, proses pembangunan fisik gedung KDKMP masih menemui tantangan di banyak wilayah.
Dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Aset Tanah dan Bangunan bagi KDKMP Cilacap yang digelar di Ruang Gadri Rumah Dinas Bupati, pada Kamis (27/11) terungkap, bahwa dari 284 KDKMP yang telah dibentuk dan berbadan hukum, baru 35 koperasi yang memenuhi syarat pembangunan gedung.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Cilacap, Ferry Adhi Dharma, menyampaikan bahwa berbagai hambatan masih ditemui di lapangan.
“Ada beberapa kendala yang dihadapi seperti lahan yang kurang, lokasi yang tidak strategis, lahan basah, lahan bukan milik Pemerintah Desa melainkan milik Pemkab/Provinsi maupun BUMN, ada lahan timbul dan ada desa yang tidak memiliki lahan,” jelas Ferry.
Karena itu, sinkronisasi antar pemangku kepentingan menjadi kebutuhan mendesak. “Diharapkan adanya sinkronisasi antar stakeholder terkait pemanfaatan lahan yang akan digunakan untuk mendirikan KDKMP,” tegasnya.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menegaskan bahwa kehadiran KDKMP merupakan langkah strategis memperkuat ekonomi berbasis desa dengan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, KDKMP memiliki enam peran vital:
1. Wadah penguatan ekonomi desa dan pusat distribusi hasil produksi lokal
2. Kontributor peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Penggerak ketahanan dan kedaulatan pangan
4. Lembaga pemberdayaan anggota melalui pelatihan dan literasi ekonomi
5. Penyedia layanan terpadu kebutuhan dasar, seperti sembako, simpan pinjam, apotek, klinik, pupuk, dan logistik
6. Lembaga ekonomi modern, dengan manajemen profesional serta pemanfaatan teknologi digital
Bupati menekankan bahwa rencana bisnis KDKMP harus menyesuaikan karakteristik potensi desa/kelurahan, termasuk sinergi dengan lembaga ekonomi yang sudah ada.
Ia menyebut kebijakan pusat telah membuka peluang pemanfaatan berbagai aset pemerintah untuk mempercepat pembangunan gedung koperasi.
“Beberapa aset yang dapat digunakan antara lain BMD provinsi atau kabupaten, aset desa, lahan/tanah kementerian/lembaga, serta aset BUMN yang memenuhi kriteria,” jelas Bupati.
Bahkan, bangunan publik yang tidak lagi berfungsi seperti sekolah tidak terpakai dapat dimanfaatkan sesuai regulasi proses aset.
Bupati berharap rapat ini menghasilkan kesepahaman agar seluruh proses teknis pembangunan gedung KDKMP berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. “Sehingga proses pembangunan dapat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ucapnya.
Dengan sinkronisasi lintas sektor dan penyelesaian kendala lahan, Pemkab Cilacap optimistis KDKMP akan segera memberikan manfaat lebih luas bagi petani, pelaku UMKM, dan masyarakat desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi menuju kesejahteraan berkeadilan.
