PURBALINGGA, SERAYUNEWS– Sebanyak 555 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto resmi diterjunkan di Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan pengabdian masyarakat selama 35 hari, mulai 8 Juli hingga 11 Agustus 2026.
Mereka akan menjalankan program pemberdayaan di 47 desa yang tersebar di Kecamatan Karanganyar, Karangmoncol, Kertanegara, dan Rembang, dengan fokus memperkuat potensi desa sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Penerimaan mahasiswa KKN berlangsung di OR Graha Adiguna, Rabu (8/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga, pimpinan Unsoed, serta para camat wilayah lokasi KKN.
Mewakili Universitas Jenderal Soedirman, Dekan Fakultas Teknik Unsoed Prof Dr Eng Agus Maryoto ST MT secara resmi menyerahkan 555 mahasiswa kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Ia menjelaskan, tema KKN Unsoed periode Juli–Agustus 2026 adalah “Peningkatan Resiliensi Desa di Tengah Krisis Global: Kolaborasi Pengoptimalan Potensi Desa untuk Mengatasi Kemiskinan.”
Dari total 3.760 mahasiswa yang diterjunkan Unsoed dari 12 fakultas, sebanyak 555 mahasiswa ditempatkan di Purbalingga, tersebar di 13 desa di Kecamatan Karanganyar, 11 desa di Karangmoncol, 11 desa di Kertanegara, dan 12 desa di Rembang.
Menurut Agus Maryoto, kehadiran mahasiswa KKN di tengah masyarakat harus mampu melampaui pelaksanaan program kerja semata.
“Kehadiran KKN di masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana program kerja, tetapi menjadi mitra yang mampu menghadirkan gagasan, inovasi, solusi nyata, serta memberikan dampak positif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga,” ujarnya.
Ia menambahkan, program KKN Reguler tahun ini mengusung model pemberdayaan masyarakat melalui lima bidang utama, yakni penguatan ekonomi desa melalui pendampingan UMKM dan BUMDes, pemberdayaan lingkungan, kesehatan, pendidikan, serta pemerintahan desa.
Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga, Siswanto mewakili Bupati Purbalingga menyampaikan pemerintah daerah siap menerima para mahasiswa KKN. Ia mengapresiasi komitmen Unsoed yang kembali menjadikan Purbalingga sebagai lokasi pengabdian masyarakat.
Namun demikian, Siswanto menegaskan bahwa pelaksanaan KKN harus menghasilkan perubahan yang nyata bagi masyarakat.”Saya ingin KKN ini memberikan dampak, bukan sekadar melaksanakan program lalu selesai tanpa hasil yang dirasakan masyarakat. Itu salah satu syarat saya menerima KKN Unsoed,” tegasnya.
Ia berpesan agar setiap kelompok KKN memiliki sasaran yang jelas, mulai dari target, tahapan intervensi, hingga indikator keberhasilan yang dapat diukur.
“Masing-masing harus punya goals, target, tahapan intervensi yang akan dilakukan, kemudian diukur dengan indikator keberhasilannya. Saya berharap ini juga menjadi bagian dari penilaian dosen kepada mahasiswa,” katanya.
Lebih lanjut, Siswanto berharap program KKN tidak berhenti sebagai kegiatan tahunan yang berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan berkelanjutan dari tahun ke tahun.
“Kalau bisa ada milestone yang jelas, mulai dari mana dan akan selesai di mana dalam beberapa tahun. Program KKN sebelumnya, sekarang, dan berikutnya saling melanjutkan sehingga dampaknya benar-benar terasa,” ungkapnya.
Menurutnya, tantangan utama Purbalingga saat ini adalah pengentasan kemiskinan yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui bantuan sosial, tetapi juga melalui perubahan pola pikir masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan meluncurkan Gerakan Purbalingga Gotong Royong yang melibatkan lembaga filantropi, dunia usaha melalui program CSR/TJSL, serta kalangan akademisi dalam percepatan pengentasan kemiskinan. KKN ini tentu menjadi bagian dari Gerakan Purbalingga Gotong Royong untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan.
Dari 47 desa lokasi KKN, terdapat tujuh desa yang menjadi lokus prioritas intervensi kemiskinan. “Lebih penting lagi adalah kepedulian masyarakat sekitar, sehingga menjamin hal yang belum bisa dilakukan pemerintah didorong peningkatan kesalehan sosial masyarakat sekitar yang memiliki kemampuan,” imbuhnya.
