SERAYUNEWS – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi menyelenggarakan agenda bernama Konsolidasi Nasional atau Konsolnas.
Agenda tersebut berlangsung selama dua hari, yakni mulai Sabtu (27/7/2024) dan Minggu (28/7/2024) di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.
Konsolnas ini menghasilkan satu dokumen yaitu Risalah Konsolidasi Nasional Muhammadiyah. Adapun konsolidasi tersebut berisi sembilan poin penting.
Kemudian, apa saja sembilan poin tersebut? Simak dalam artikel ini.
Dalam konferensi pers seusia penutupan Konsolnas, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan bahwa Konsolnas ini adalah agenda rutin PP Muhammadiyah.
Sementara itu, pengelolaan tambang menjadi bagian dari salah satu pembahasan pada Konsolnas Muhammadiyah ini.
Haedar menambahkan, Muhammadiyah telah mengkaji selama lebih dari dua bulan untuk menentukan sikap terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah.
Haedar Nashir menyebut keputusan ini tidak ikut-ikutan dari pihak manapun. Ia menegaskan, keputusan ini diambil melalui proses panjang yang saksama dan banyak pertimbangan, serta masukan.
“Hal ini sudah biasa di Muhammadiyah, kita mengambil sikap sesuai keilmuan dan melalui sistem organisasi,” katanya, serayunews.com mengutip dari muhammadiyah.or.id pada Senin (29/7/2024).
Pertimbangan dari berbagai sisi dan melalui sistem organisasi ini, menurut Haedar yang menjadi alasan Muhammadiyah selama ini belum menentukan sikap resmi.
Kesembilan poin Konsolidasi nasional muhammadiyah adalah sebagai berikut:
1. sosialisasi Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT);
2. anjuran penguatan dakwah untuk masalah sosial dan moral;
3. mendorong untuk terciptanya keadilan dan memangkas kesenjangan;
4. transisi pemerintah hasil Pemilu 2024
5. menyongsong Pilkada 2024;
6. perluasan dakwah bidang ekonomi;
7. menjadikan pendidikan pilar strategis membangun bangsa Indonesia;
8. putusan penyelenggaraan Tanwir pada 15-18 November 2024 di Kupang; dan
9. pengelolaan tambang.
Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti telah memberikan isyarat bahwa organisasi yang K.H. Ahmad Dahlan dirikan ini akan menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah.
Lebih lanjut, Ketum PP Muhammdiyah juga menyampaikan bahwa telah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim yang akan mengelola tambang nantinya.
Saat ini, Muhadjir Effendy juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia.
“Kami ingin punya role model yang tidak merusak lingkungan, dan tidak menimbulkan perselisihan,” ungkapnya.
Namun demikian, Haedar mengaku itu tidak mudah. Jadi, hasil Konsolnas ini merupakan sebuah tantangan bagi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
Akan tetapi, nanti jika dalam perjalanan tim menemukan arah yang tidak bisa menjadikan tambang ramah lingkungan dan kesejahteraan rakyat, Muhammadiyah akan mengembalikan izin ke pemerintah.
“Kami juga menghargai semua saran dan kritik yang disampaikan, yang berbeda pandangan,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Abdul Mu’ti membacakan langsung kedua dokumen hasil dari Konsolnas Muhammadiyah ini. PP Muhammadiyah menyelenggarakan agenda rutin ini. Kemudian, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia mengikutinya.
***
