SERAYUNEWS – Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, H. Anang Agus Kostrad, menilai Kecamatan Cilongok sudah pantas memiliki tiga unit Puskesmas guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Usulan tersebut dinilai menjadi solusi konkret untuk mengakhiri polemik penentuan lokasi pembangunan Puskesmas 2 Cilongok yang belakangan memanas.
Menurut Anang, jumlah penduduk Cilongok yang telah menembus 100 ribu jiwa secara regulasi bahkan memungkinkan wilayah tersebut memiliki hingga empat Puskesmas kategori rawat inap.
“Kalau harus memaksakan di satu wilayah dan menimbulkan polemik, lebih baik dipertimbangkan pendirian Puskesmas 3 untuk melayani desa-desa yang jaraknya terlalu jauh dari Puskesmas 2,” ujar Anang saat berdiskusi dengan sejumlah kepala desa dan tokoh masyarakat Cilongok, Senin (2/2/2026) malam.
Anang mengusulkan agar Puskesmas 2 Cilongok yang saat ini berada di Desa Jatisaba tetap beroperasi. Sementara itu, Puskesmas 3 dinilai perlu dibangun untuk menjangkau desa-desa yang letaknya relatif terpencil.
Saat ini, terdapat sembilan desa dalam jangkauan layanan Puskesmas 2, yakni:
Batuanten, Jatisaba, Kasegeran, Panusupan, dan Sudimara.
Pejogol, Langgongsari, Pageraji, dan Cipete.
Kehadiran unit Puskesmas baru dinilai mendesak agar masyarakat di wilayah yang jaraknya jauh tidak terbebani akses layanan kesehatan saat membutuhkan pertolongan medis.
Persoalan pembangunan Puskesmas di Cilongok mencuat setelah proses penentuan lokasi baru Puskesmas 2 Cilongok memicu ketegangan antar-desa.
Berdasarkan hasil survei independen Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menggunakan teknologi drone serta kajian kontur tanah, Desa Sudimara dan Desa Kasegeran memperoleh skor tertinggi sebagai calon lokasi pembangunan.
Namun, dinamika penentuan lokasi tersebut berujung pada tindakan emosional Kepala Desa Kasegeran, Saefudin, yang menyatakan pengunduran diri melalui pesan WhatsApp kepada Bupati Banyumas.
Anang Agus Kostrad menegaskan, pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan yang mampu meredam potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.
Ia berharap fokus utama pemerintah tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan semata persaingan lokasi pembangunan antar-desa.
