SERAYUNEWS – Anies digugat oleh pihak yang mengatasnamakan diri Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) ke Bawaslu RI.
PHPB menuduh Anies Baswedan telah menyebarkan fitnah dan melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyerang calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam debat capres di Gedung Istora Senayan, Minggu (7/1/2024).
Perwakilan PHPB, Subadria Nuka mengatakan Anies Baswedan menyerang Prabowo Subianto secara personal sebagai Menteri Pertahanan dan selaku pribadi.
Berdasarkan pantauan tim redaksi Serayunews, Bawaslu RI telah menerima pelaporan tersebut.
Subadria menyatakan Anies melanggar dua beleid.
Pertama, Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu.
Kemudian, Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan beberapa hal ke Bawaslu RI, yaitu pernyataan anggaran pertahanan sebesar 700 triliun dan lahan seluas 340 hektare yang dimiliki Prabowo.
Selain itu, mereka menganggap Anies sudah menghina Prabowo dengan memberi skor 11 dari 100 atas kinerjanya selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
PHPB menyebut bahwa hal tersebut adalah penghinaan. Mereka menganggap Prabowo sebagai menteri dengan kinerja terbaik dalam pemerintah Presiden Joko Widodo.
Pihak PHPB menilai klaim Anies soal masalah anggaran pertahanan dan lahan 340 hektare milik Prabowo itu keliru.
“Karena tanah-tanah pribadi dan bangunan milik Prabowo Subianto dalam LHKPN senilai Rp 275.320.450.000,” kata Subadria (melansir dari Katadata).
“Kami meminta Bawaslu RI segera menindaklanjuti laporan kami agar memproses yang bersangkutan,” imbuhnya.
Di samping itu, Juru Bicara Timnas AMIN, Billy David Nerotumilena mengatakan bahwa kata-kata Anies Baswedan bersumber dari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019 lalu.
Jokowi lima tahun lalu juga menanyakan soal kepemilikan lahan Prabowo.
“Kalau tentang personal itu juga belum diatur dalam batasan yang jelas, (diatur) sejauh mana personal,” kata Billy.
“Silakan saja (dilaporkan). Data soal lahan bersumber dari Pak Jokowi,” tandasnya. ***
