SERAYUNEWS – Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) aktif menyosialisasikan Program Trilas kepada masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan saat apel perdana pasca-libur Idulfitri 1447 Hijriah di Pendopo Si Panji, Kamis (26/3/2026).
Bupati menegaskan, dukungan penuh ASN sangat penting untuk mewujudkan visi Banyumas Produktif, Adil, dan Sejahtera (Banyumas PAS) melalui langkah kerja yang konkret dan terukur.
Sadewo menilai implementasi Program Trilas sudah berjalan di berbagai sektor. Namun, ia menyoroti pentingnya komunikasi langsung kepada masyarakat untuk menghindari distorsi informasi, khususnya di media sosial.
“Program Trilas sudah banyak berjalan, namun sering kali pernyataan saya dipotong di media sosial. Karena itu, sosialisasi langsung penting agar masyarakat mendapat informasi utuh,” kata Sadewo.
Dengan pendekatan sosialisasi langsung, pemerintah berharap masyarakat memahami program secara menyeluruh dan tidak terpengaruh misinformasi.
Selain Program Trilas, Bupati juga menekankan pentingnya sosialisasi kebijakan Universal Health Coverage (UHC) berbasis KTP di Kabupaten Banyumas.
Melalui kebijakan ini, warga tidak lagi dibebani prosedur administratif yang rumit untuk mendapatkan layanan kesehatan.
“Warga ber-KTP Banyumas sekarang cukup datang ke rumah sakit. Tidak perlu lagi membawa kartu KIS atau BPJS, cukup KTP sudah bisa dilayani,” ujar Sadewo.
Kebijakan tersebut mengacu pada sistem jaminan kesehatan nasional kelas 3 yang dirancang lebih inklusif dan cepat bagi seluruh masyarakat.
Untuk menjamin keberlanjutan program UHC, Pemerintah Kabupaten Banyumas meningkatkan alokasi anggaran kesehatan secara signifikan.
Anggaran yang sebelumnya di bawah Rp50 miliar kini meningkat menjadi sekitar Rp105 miliar. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga.
“Kami memprioritaskan anggaran untuk kesehatan masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami agar masyarakat tidak kesulitan berobat,” kata Sadewo.
Meski program berjalan, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan, terutama dalam pemahaman rumah sakit swasta terhadap sistem UHC berbasis KTP.
Sebagai bagian dari terobosan kebijakan, Pemkab Banyumas akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar implementasi berjalan merata di seluruh fasilitas kesehatan.
Pemerintah juga memastikan konsistensi anggaran tetap terjaga agar program ini berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
