SERAYUNEWS- BPJS Kesehatan kembali menjadi perhatian publik setelah muncul fakta bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak hanya menanggung layanan medis dasar, tetapi juga pembuatan gigi palsu atau protesa gigi.
Informasi ini masih belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat, sehingga kerap memunculkan anggapan keliru mengenai cakupan layanan BPJS Kesehatan.
Banyak peserta JKN mengira pemasangan gigi palsu hanya bisa dilakukan secara mandiri dengan biaya tinggi.
Padahal, BPJS Kesehatan menyediakan subsidi pembuatan protesa gigi dengan ketentuan medis tertentu, selama peserta memenuhi persyaratan administratif dan mengikuti prosedur layanan yang telah ditetapkan.
Pemahaman yang keliru sering kali membuat peserta kehilangan hak layanan yang sebenarnya dijamin negara.
Berikut Serayunews merangkum informasi secara komprehensif dari beberapa sumber pentingnya mengetahui secara detail sejauh mana BPJS Kesehatan menanggung gigi palsu, termasuk syarat, alur layanan, hingga batasan biaya yang berlaku.
BPJS Kesehatan secara resmi memasukkan layanan pembuatan gigi palsu sebagai bagian dari manfaat JKN.
Layanan ini diberikan untuk membantu peserta yang kehilangan gigi akibat pencabutan, trauma, atau gangguan kesehatan tertentu yang memengaruhi fungsi mulut secara menyeluruh.
Protesa gigi bukan semata soal estetika, melainkan alat bantu medis yang berperan penting dalam fungsi mengunyah, berbicara, dan menjaga struktur rahang. Karena itu, BPJS Kesehatan menilai layanan ini sebagai kebutuhan kesehatan yang sah dan layak mendapatkan subsidi negara.
Pemberian gigi palsu melalui BPJS Kesehatan tidak dapat diajukan atas keinginan pribadi peserta. Dokter gigi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah pasien membutuhkan protesa gigi berdasarkan indikasi medis yang objektif dan terukur.
Dokter akan menilai dampak kehilangan gigi terhadap fungsi kunyah, keseimbangan rahang, hingga risiko gangguan kesehatan mulut lainnya. Tanpa rekomendasi medis, layanan pembuatan gigi palsu tidak dapat diproses dalam skema JKN.
BPJS Kesehatan menetapkan batas waktu pemberian protesa gigi paling cepat dua tahun sekali. Ketentuan ini merujuk pada regulasi Kementerian Kesehatan yang mengatur standar tarif dan efektivitas pelayanan kesehatan nasional.
Aturan tersebut bertujuan memastikan gigi palsu digunakan secara optimal dan tidak disalahgunakan. Selain itu, pembatasan waktu juga menjadi bagian dari pengendalian biaya agar program JKN tetap berkelanjutan bagi seluruh peserta.
Peserta JKN dapat mengakses layanan gigi palsu melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama seperti puskesmas, klinik pratama, atau praktik dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pemeriksaan awal selalu dimulai dari fasilitas tingkat pertama.
Jika kondisi medis memerlukan penanganan lanjutan, peserta akan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa rumah sakit. Proses rujukan ini wajib diikuti agar layanan tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan
1. Status kepesertaan BPJS Kesehatan harus aktif saat mengajukan layanan protesa gigi.
2. Kartu BPJS Kesehatan sebagai bukti kepesertaan wajib dibawa.
3. KTP atau identitas resmi peserta diperlukan untuk verifikasi data.
4. Surat rujukan dokter dibutuhkan apabila layanan dilakukan di fasilitas rujukan.
5. Resep atau surat keterangan protesa gigi harus sudah diverifikasi sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.
6. Kelengkapan dokumen menjadi syarat utama agar layanan dapat diproses tanpa hambatan administratif.
Proses dimulai dengan pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dokter gigi akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan kebutuhan medis pasien secara objektif.
Jika diperlukan, pasien akan dirujuk ke rumah sakit untuk tindakan lanjutan. Setelah resep atau surat protesa disetujui, pasien dijadwalkan untuk proses pembuatan hingga pemasangan gigi palsu sesuai standar layanan BPJS Kesehatan.
1. Jenis pembiayaan gigi palsu BPJS Kesehatan ditanggung sebagian melalui skema subsidi, bukan biaya penuh.
2. Dasar penjaminan layanan mengacu pada standar tarif nasional Program JKN yang ditetapkan pemerintah.
3. Biaya yang ditanggung meliputi pembuatan gigi palsu dengan jenis dan bahan standar sesuai ketentuan.
4. Biaya yang tidak ditanggung mencakup selisih biaya akibat pemilihan bahan atau model di luar standar BPJS.
5. Tanggung jawab peserta adalah membayar kelebihan biaya secara mandiri jika melewati plafon subsidi.
6. Informasi biaya wajib disampaikan sejak awal oleh fasilitas kesehatan sebelum tindakan dilakukan.
7. Sifat subsidi bersifat maksimal sesuai plafon, sehingga tidak dapat diklaim penuh.
8. Seluruh ketentuan biaya dan subsidi berlandaskan Peraturan Menteri Kesehatan terkait tarif JKN.
Subsidi maksimal Rp1.000.000 untuk dua rahang gigi atau sekitar 60–70 persen dari rata-rata biaya pembuatan gigi palsu standar di klinik tingkat pertama.
Untuk satu rahang gigi, subsidi mencapai Rp500.000 atau setara 50–60 persen dari total biaya layanan.
Subsidi protesa gigi lengkap (full) maksimal Rp1.100.000, mencakup sekitar 55–65 persen dari biaya rata-rata pemasangan gigi palsu di rumah sakit.
Untuk satu rahang gigi, subsidi diberikan hingga Rp550.000, atau sekitar 45–55 persen dari total biaya tindakan.
Persentase subsidi dapat berbeda tergantung jenis bahan, kompleksitas tindakan, serta kebijakan fasilitas kesehatan. Jika biaya layanan melebihi batas subsidi BPJS Kesehatan, selisih biaya menjadi tanggungan peserta sesuai regulasi yang berlaku.
Layanan gigi palsu BPJS Kesehatan membuktikan bahwa program JKN tidak hanya fokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pemulihan fungsi tubuh secara menyeluruh.
Dengan mengikuti prosedur resmi dan memenuhi syarat medis, peserta dapat memperoleh manfaat ini secara legal dan aman.
Pemahaman yang tepat akan aturan BPJS Kesehatan menjadi kunci agar hak peserta tidak terlewatkan. Dengan informasi yang benar, masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal tanpa beban biaya yang tidak perlu.
