Pemkab Purbalingga berharap keberadaan bandara komersial diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Adanya bandara diharapkan bisa membuat Purbalingga menarik buat pengembangan investasi. Dengan memiliki bandara Purbalingga yang selama identik dengan wilayah yang tidak menarik buat berinvestasi, akan bisa disejajarkan dengan kabupaten yang ramai investasi, seperti Solo, Yogyakarta, Cilacap dan juga Banyuwangi yang juga memiliki bandara komersial.
Proses untuk memiki bandara komersial di Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh lima bupati. Masing-masing Triyono Budi Sasongko, Heru Sudjatmoko, Sukento Ridho Marhaendrianto, Tasdi, dan Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi). Triyono di tahun 2007 merintis dengan menyiapkan infrastruktur pendukung. Kemudian bupati berikutnya melanjutkan prosesnya, mulai melakukan perjanjian kerjasama dan kebijakan-kebijakan lainnya.
Kebijakan yang dilakukan adalah pembebasan tanah untuk perpanjangan landasan pacu serta pembangunan pengaman areal runway. Para bupati tersebut meyakini, keberadaan bandara komersial di Purbalingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga khususnya dan Jawa Tengah bagian selatan umumnya. Kemudahan akses transportasi akan berbanding lurus dengan datangnya investor.
Di masa Bupati Tasdi tahun 2016, nama bandara Wirasaba diusulkan diubah menjadi Bandara Jenderal Besar Soedirman. Usulan tersebut dilatarbelakangi bahwa Soedirman merupakan pahlawan kemerdekaan yang lahir di Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Ada dua nama yang diusulkan. Selain Soedirman juga nama Soewarno yang merupakan Komandan Pangkalan Angkatan Udara (Danlanud) pertama di Purbalingga. Akhirnya nama Soedirman yang disetujui.
Untuk memuluskan pembangunan bandara tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga memberikan dukungan penuh. Selain itu bupati di wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Pemalang, Wonosobo, dan Kebumen juga saling memberikan bersinergi untuk melobi pemerintah pusat agar segera merealiasikan pembangunan bandara di Purbalingga. Mereka meyakini keberadaan bandara ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan akses ekonomi dan investasi di wilayah tersebut.
Terkait proses pembangunan bandara, presiden Joko Widodo pada Senin (23/4/2018) datang dan meninjau lokasi pembangunan bandara. Namun proses pembangunan baru dilaksanakan Maret 2019. Pelaksana pembangunannya adalah PT Angkasa Pura (AP) II. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 350 Miliar. Namun pembangunan dilakukan secara bertahap.
Setahun dibangun, Direktur Angkasa Pura II M Awaludin saat audensi dengan Gubernur Ganjar Pranowo di rumah dinas Ganjar, Kamis (6/2/2020) menyampaikan bahwa pada musim mudik lebaran tahun tersebut bandara tersebut sudah bisa difungsikan.
Namun rencana tersebut gagal karena adanya pandemi Covid-19. Namun bukan berarti pembangunannya berhenti. Terbukti saat rapat bersama antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT Angkasa Pura II dan juga Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi pada Senin (18/1/2021) disampaikan bahwa pembangunan bandara tersebut sudah 83 %. Kemenhub juga mendukung adanya kemungkinan bandara tersebut dioperasikan di mudik Lebaran tahun ini.
Hingga pada Minggu (31/1/2021) Dirjen Hubungan Udara Kementerian Perhubungan (Dirhubud Kemenhub) Novie Riyanto Rahardjo melakukan pengecekan langsung ke bandara tersebut. Bahkan pesawat Beechcraft B200 King Air yang ditumpangi rombongan dari Kemenhub juga melakukan landing dan take off di runway bandara Soedirman. Ini merupakan pesawat pertama yang melakukannya sejak bandara Soedirman hampir selesai dibangun.
Jika tak ada aral melintang, mimpi panjang Purbalingga memiliki bandara komersial akan segera terwujud. Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat rapat dengan jajaran Kemenhub berharap agar Bandara Soedirman dapat dioperasikan dalam waktu dekat, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan dalam mendorong aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya.
