SERAYUNEWS – Sebanyak 1.117 orang Satuan Praja Utama angkatan XXXII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), diterjunkan ke sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Mereka akan menjalani program Bhakti Karya Praja (BKP), untuk membantu menggenjot pendapatan daerah setempat.
Serah terima ribuan praja itu, langsung oleh Rektor IPDN Hadi Prabowo kepada Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (12/8/2024).
“Kami menyambut baik kegiatan ini, karena ada seribu lebih sumber daya manusia yang akan turun di Jateng, ” ujar Sumarno.
Mereka akan terdistribusikan ke 11 Organisasi Perangkat Daerah, 58 Unit Pelaksana Unit Dinas (UPTD) Pemprov Jateng di 21 kabupaten dan 6 kota. Mereka akan melaksanakan tugas mulai 12 Agustus hingga 10 September 2024.
Ia mengatakan, pendistribusian peserta BKP paling banyak di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Hal ini untuk membantu mengatasi tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Persoalan tersebut butuh keterlibatan peserta BKP, supaya mampu meningkatkan capaian pendapatan di Jateng.
“Karena ini pertama kali di tingkat provinsi, kami berharap ini menjadi pembelajaran yang baik,” kata dia.
Menurut Sumarno, program yang akan praja IPDN jalani tersebut menjadi pengalaman yang sangat berharga.
Rektor IPDN, Hadi Prabowo menjelaskan, pemilihan Jateng sebagai provinsi pertama pelaksanaan Bhakti Karya Praja, karena statusnya sebagai provinsi terbesar dan terpadat ketiga di Indonesia.
“Jateng memiliki berbagai potensi strategis unggulan yang luar biasa. Oleh karena itu, tepat Praja IPDN bertugas di Provinsi Jawa Tengah,” kata Hadi.
Implementasi BKP Praja IPDN, Hadi menjelaskan, terbagi dalam beberapa bidang, di antaranya bidang keuangan daerah untuk memvalidasi data. Kemudian inventarisasi pajak, dan retribusi daerah.
“Termasuk membantu Badan Pendapatan Daerah dalam penarikan pajak kendaraan bermotor, sosialisasi, dan pencermatan sumber-sumber pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Hadi berharap, selama melaksanakan praktik kerja di berbagai instansi pemerintah, praja mampu mengidentifikasikan, menginventarisasi, serta menganalisis permasalahan.
“Gunakan pelaksanaan BKP ini dengan sungguh-sungguh, harus fokus. Karena ini menjadi bekal terjun di tengah masyarakat di dalam pengabdian dan pelayanan,” kata dia.
